Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 18 Kepala Keluarga (KK) terdampak penggusuran lahan di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, resmi mulai menempati hunian sementara (huntara) sejak Senin, 30 Juni 2025.
Camat Ampenan, Muzakkir Walad, menyampaikan bahwa proses pemindahan dilakukan secara bertahap, seiring dengan selesainya pembangunan fasilitas inti huntara, termasuk mandi, cuci, kakus (MCK).
“Memang sempat sedikit terlambat, karena Pak Wali meminta agar semuanya selesai, termasuk MCK-nya. Mereka juga mohon agar bisa memasang meteran listrik sendiri, karena meteran yang ada kami amankan. Tinggal petugas PLN yang akan kolektif memasang di masing-masing blok warga,” jelas Muzakkir, Selasa, 1 Juli 2025.
Sebelum para warga menempati huntara, telah dilakukan penandatanganan surat perjanjian oleh para calon penghuni. Perjanjian tersebut memuat sejumlah ketentuan penting, di antaranya larangan memindahtangankan unit, tidak menerima atau menginapkan tamu tanpa melapor, serta kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas. Jika ada pelanggaran, maka yang bersangkutan akan langsung dikeluarkan dari huntara.
“Kami kemarin sudah kumpulkan (warga yang akan menghuni huntara) dan menyerahkan surat perjanjian calon penghuni huntara Bintaro. Kami juga sudah tunjuk koordinator jika terjadi sesuatu,” ujarnya.
Dari total 45 KK yang terdampak, hasil asesmen menunjukkan bahwa hanya 15 KK yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal. Namun demikian, pemerintah tetap mengakomodasi 18 KK yang sebelumnya tinggal di tenda sementara, karena dinilai kooperatif dan memiliki komitmen tinggi.
“Pak Wali minta agar yang menempati huntara ini benar-benar warga terdampak yang sebelumnya tinggal di tenda sementara. Karena di sana kita lihat komitmen mereka. Kalau mereka diam di sana (di tenda sejak awal), artinya mereka betul-betul mengapresiasi niatan Pak Wali dalam hal mengakomodir mereka dalam huntara,” tambahnya.
Sebagai bentuk antisipasi terhadap kebutuhan dasar warga, sejak kepindahan ke huntara, dapur umum yang sebelumnya melayani kebutuhan makan di tenda kini sudah tidak beroperasi. Saat ini, kebutuhan permakanan ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Mataram.
Sebagai bentuk perhatian lanjutan, Wali Kota Mataram bersama Kapolresta dijadwalkan mengunjungi lokasi huntara pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, mereka akan menyerahkan bantuan permakanan berupa paket sembako kepada para penghuni.
Huntara Bintaro sendiri terdiri atas 20 unit kamar. Dua blok yang tidak dihuni akan dimanfaatkan sebagai musala dan gudang. Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta untuk pembangunan struktur inti bangunan huntara. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menambahkan dana Rp100 juta untuk pembangunan fasilitas MCK.
Di akhir pernyataannya, Muzakkir menyampaikan bahwa para penghuni merasa sangat bersyukur atas perhatian dari pemerintah. Setelah sekian lama hidup di bawah tenda dengan kondisi yang serba terbatas, kini mereka bisa menempati hunian yang lebih layak, lengkap dengan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan yang lebih aman dan manusiawi. (hir)
