FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Kota Mataram dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram yang digelar Selasa, 1 Juli 2025. Melalui juru bicaranya, Hj. Baiq Zuhar parhi, SH., MH., Fraksi PKS menyoroti empat isu utama yang dinilai memerlukan perhatian serius, yakni persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemacetan dan transportasi publik, kondisi Pasar Cakranegara, serta perlindungan wilayah pesisir dari ancaman banjir rob.
Masalah PPDB jenjang SMP kembali menjadi sorotan masyarakat Kota Mataram. Fraksi PKS menilai, pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025 belum mampu menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan. Daya tampung sekolah negeri yang terbatas, sistem zonasi yang belum ideal, serta kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi keluhan utama para orang tua.
’’Banyak orang tua merasa kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri favorit karena kendala zonasi, jarak, dan kuota. Sementara sekolah swasta belum sepenuhnya menjadi pilihan karena faktor biaya dan persepsi kualitas,” ujar Zuhar Parhi.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti peningkatan indeks kemacetan di Kota Mataram yang naik 22% dalam dua tahun terakhir (2023–2025), namun tidak diiringi oleh upaya serius dalam pengembangan transportasi publik. Menurut catatan mereka, hingga pertengahan 2025, anggaran untuk transportasi massal masih nihil.
’’Kondisi ini sangat memprihatinkan. Sebagai ibu kota provinsi, Mataram justru tertinggal dari kota-kota lain dalam hal inovasi transportasi. Ini menjadi kesalahan besar dalam pembangunan kota ke depan,” tegasnya.
Pasar Cakranegara, salah satu pusat ekonomi rakyat di Kota Mataram, juga menjadi sorotan tajam. Menurut Fraksi PKS, 70 persen bagian atap pasar mengalami kebocoran, struktur bangunan rapuh, dan membahayakan keselamatan lebih dari 1.200 pedagang. ‘’Data menunjukkan terjadi penurunan jumlah pengunjung hingga 40 persen sejak 2023, dan potensi kerugian akibat kondisi ini diperkirakan mencapai Rp 5 hingga 7 miliar per tahun,” ungkap Zuhar Parhi.
Namun, alokasi anggaran revitalisasi pasar pada tahun 2025 hanya Rp630 juta, jauh dari estimasi kebutuhan yang mencapai Rp15 hingga Rp24 miliar. Fraksi PKS mendesak agar revitalisasi Pasar Cakra dijadikan prioritas agar pasar tradisional ini tetap relevan dan menjadi ruang ekonomi yang layak, bersih, dan aman bagi masyarakat.
Terakhir, Fraksi PKS menyuarakan aspirasi warga pesisir di wilayah Mapak hingga Bintaro yang hingga kini masih menanti realisasi pemasangan tanggul. Meski telah beberapa kali masuk dalam program prioritas pemerintah, pembangunan tanggul untuk menahan banjir rob dan abrasi belum juga terlaksana. ‘’Setiap musim pasang atau cuaca ekstrem, air laut meluap ke permukiman, merendam rumah dan jalan, serta mengancam mata pencaharian warga. Masyarakat sudah lama menanti kepastian. Kapan janji itu akan terealisasi?,” tanyanya. (fit)
