FRAKSI Partai Demokrat DPRD Kota Mataram menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Drs. HM. Zaini, yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Selasa, 1 Juli 2025.
Fraksi Demokrat memberikan penghargaan atas capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,823 triliun lebih atau 101,82 persen dari target sebesar Rp1,791 triliun lebih.
Secara rinci, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa pos pendapatan yang menunjukkan kinerja positif, di antaranya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp524,644 miliar lebih atau 104,74 persen dari target. Pajak Daerah sebesar Rp215,710 miliar lebih atau 110,62 persen dari target. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp254,233 miliar lebih atau 109,03 persen dari target. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,039 miliar lebih atau 130,84 persen dari target Rp57,350 miliar.
Namun demikian, Fraksi Demokrat juga menyoroti sejumlah capaian yang masih di bawah target, seperti: Retribusi Daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp39,746 miliar lebih atau 69,12 persen dari target Rp57,502 miliar.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang hanya mencapai 98,35 persen. “Kami akan meminta klarifikasi atas capaian yang belum maksimal ini, serta langkah-langkah korektif apa yang direncanakan untuk mengatasi hambatan yang terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi I ini.
Meski realisasi belanja daerah secara umum mencapai 92,97 persen, Fraksi Demokrat mempertanyakan serapan belanja tak terduga yang dinilai sangat rendah. Tercatat, pos anggaran ini hanya terealisasi sebesar Rp2 juta lebih atau 0,05 persen dari total anggaran Rp5 miliar. “Ini akan menjadi fokus pertanyaan kami. Apakah tidak ada kebutuhan mendesak atau terdapat hambatan dalam proses penggunaan anggaran tersebut?” imbuhnya.
Fraksi Demokrat juga memberi perhatian khusus terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp166,441 miliar lebih. Fraksi meminta agar pemerintah menjelaskan secara rinci komponen SILPA, termasuk SILPA APBD murni, SILPA RSUD, SILPA BLUD Puskesmas, dan SILPA Dana BOS.
“Fraksi Demokrat menilai penting untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SILPA tersebut dalam mendukung pembiayaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya,” jelas Zaini.
Secara keseluruhan, Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 adalah konstruktif. Fraksi mengapresiasi capaian positif yang telah diraih namun tetap memberikan catatan dan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ke depan. “Pandangan umum fraksi kami didasari semangat membangun Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri,” pungkas Zaini. (fit)
