Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia menolak usulan pembangunan sekolah rakyat di SMPN 18 Mataram. Lokasi dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan ditemui pada, Rabu, 2 Juli 2025 menerangkan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sentra Paramita Mataram, untuk pembentukan sekolah rakyat di Kota Mataram. Pengusulan pembangunan sekolah rakyat harus berada di satu area utuh. Pemkot Mataram mengusulkan SMPN 18 Mataram, tetapi tidak diakomodir atau ditolak dengan pola terpisah. “Usulan pola terpisah itu tidak disetujui,” terangnya.
Pemerintah pusat lanjutnya, menginginkan sekolah rakyat dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar. Artinya, ruang belajar mengajar berada satu lokasi dengan asrama atau konsep boarding school. Syamsul belum mengetahui secara detail tindaklanjutnya. Pasalnya, opsi yang diusulkan sebelumnya hanya di satu lokasi saja.
Ia sempat meminta agar calon peserta didik di Kota Mataram, juga diterima mengikuti aktifitas belajar-mengajar. Kapasitas muridnya 50 orang dan pembelajarannya berlangsung selama setahun. “Setelah setahun mereka akan disebar di sekolah rakyat yang sudah ada di KLU dan Lombok Timur,” jelasnya.
Secara dampak belum diketahui apabila program sekolah rakyat tidak dilaksanakan. Namun demikian, angka anak putus sekolah di Mataram relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB. Kalaupun ditemukan anak tidak sekolah akan difasilitasi sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun panti sosial. “Pendidikan dasar anak-anak di Mataram kemungkinan hampir 100 persen,” sebutnya.
Kondisi ini terlihat dari antusias anak melanjutkan pendidikan mulai dari sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Pemerintah Kota Mataram menggratiskan anak untuk sekolah. “Pendidikan mulai jenjang SD sampai SMP gratis,” sebutnya.
Apakah ada solusi terhadap kebutuhan lahan 5-10 hektar sesuai syarat dibutuhkan pemerintah pusat? Pemkot Mataram kata Syamsul, tidak memiliki lahan seluas 5-10 hektar sesuai persyaratan pembangunan sekolah rakyat. Pihaknya akan berkonsultasi kembali untuk mencari pola agar program pusat dapat dilaksanakan di Kota Mataram. (cem)
