PEMPROV NTB untuk pertama kali akan menggelar seleksi terbuka untuk eselon III. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Tri Budiprayitno. Dia memastikan, seleksi terbuka untuk jabatan administrator akan diselenggarakan pada Juli tahun ini.
“Seleksi terbuka asministrator in ikan tidak pernah terjadi. Baru kali ini, Pak Gubernur ingin meritokrasi. Emang meritokrasi ini azaznya adil, wajar, tanpa diskriminasi,” ujarnya, Jumat, 4 Juli 2025.
Saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal terkait bagaimana skema seleksi.
Diketahui, saat ini sebanyak 16 jabatan eselon III lowong, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang tidak memiliki Sekretaris, Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
Begitupun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, beberapa jabatan eselon III lowong seperti Kepala Bidang Pajak, dan Kepala Bidang Evaluasi kabupaten/kota.
Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada dua jabatan administrator yang kosong, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ada satu jabatan eselon III yang kosong, dan di Dinas Kelautan dan Perikanan ada tiga jabatan yang kosong.
“Sementara ini kita akan gelar di seleksi administrator di 16 kotak jabatan eselon III. Eselon II kita nunggu perintah Pak Gubernur, mungkin sekitar enam sampai tujuh dulu,” katanya.
Seleksi terbuka untuk eselon II dan III di Pemprov NTB akan dilakukan secara bertahap. Sebab, Tri mengatakan seluruh daerah di Indonesia sedang dalam proses menggelar seleksi untuk pengisian jabatan.
“Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah Pansel itu harus didampingi oleh unit asesmen center yang telah tersertifikasi A. NTB sertifikasi asesmen centernya masih B, sehingga harus meminta bantuan atau menggunakan unit asesmen center di luar NTB yang sudah bersertifikasi A,” jelasnya.
Selain eselon III, dalam waktu dekat Pemprov NTB akan membentuk panitia seleksi untuk mengisi 11 jabatan Kepala OPD yang lowong, yaitu Bappenda, DPMPTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro PBJ, dan Biro Pemerintahan.
Tidak hanya pengisian jabatan lowong, Pemprov NTB juga akan melakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan yang telah dimerger. Di antaranya yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
Selanjutnya Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Anak, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas PUPR dan Perkim, Biro Umum dan Protokol Setda NTB, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan pengurangan satu staf ahli. (era)
