Giri Menang (Suara NTB) – Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Lombok Barat mengusulkan aset Pemkab berupa lahan di daerah itu untuk dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS). Menyusul daerah yang ada di hilir tersebut menjadi muara penampungan sampah dari daerah hulu. Bahkan warga Mataram ketika mengalami banjir beberapa waktu lalu protes karena mendapatkan kiriman sampah daerah setempat.
Kades Nyurlembang, Lukman Nul Hakim mengatakan bahwa desanya dan Desa Gerimax Indah menjadi daerah aliran sungai dari Sesaot, Suranadi, Selat, lalu ke Nyurlembang dan Gerimax Indah. Kondisi itu membuat Desa Nyurlembang menjadi “korban” kiriman sampah yang dibuang ke sungai tersebut.
“Dengan posisi sebagai daerah hilir, kami di sini jadi muara sampah. Itu jadi problem kami di sini,” kata Lukman di kantornya, Selasa (22/7/2025).
Terlebih lagi ketika banjir bandang yang menerjang daerah Mataram, justru yang disalahkan daerah Narmada karena dianggap sebagai pemilik atau pengirim sampah. Ada dua sungai yang mengalir mengalir di daerah itu, kemudian menyatu di perbatasan antara Desa Nyurlembang dengan Gerimax Indah. “Sampah memang banyak bahkan ada kayu, dan sinilah terjadi tumpukan sampah,” ujarnya.
Tumpukan sampah ini pun sempat menjadi perhatian Bupati, sehingga meminta agar itu ditangani maksimal. “Pak Bupati sempat soroti ini, tapi kita usulkan lahan aset Pemkab jadi TPS, belum diberikan izin,” selorohnya.
Ia mengakuit, kendala desanya menangani sampah karena belum adanya TPS di wilayah Narmada. Padahal pihaknya sendiri telah beberapa telah mengusulkan agar aset Pemda berupa lahan yang ada di desa seluas 2 hektare, bisa dipakai sebagian untuk TPS.
“Kami sudah beberapa kali bersurat usulkan lahan Pemda itu kami pakai jadi TPS, tapi belum ada diresposn ini,” keluhnya.
Lokasi lahan ini layak jadi TPS, sebab jauh dari pemukiman dan kawasan kuliner yang ada di desa itu. Bahkan remaja di desanya telah diajak untuk mengelola sampah. Pihak Desa membelikan kendaraan. Namun karena tidak ada TPS, sehingga remaja karang taruna ini pun akhirnya berhenti beraktivitas. “Tiga bulan sempat jalan, tapi macet karena tidak respons dari Pemda,” ujarnya.
Rencananya, kalau Aset lahan itu diberikan izin untuk dikelola desa, dari BPD dan Pemdes akan membuat Perdes pengolaaan sampah sebagai dasar pemberlakuan iuran sukarela dari warga masyarakat setempat. Ia juga mendesak agar pihak BWS serius memperhatikan aliran sungai di daerah itu, karena hampir semuanya tidak ada beronjong sungai.
Selain itu, desanya terdampak aktivitas galian C di daerah hulu. Akibat pencucian galian C, mengalir ke sungai dan tambak ikan warga. Kondisi itu mematikan hampir sebagian besar usaha tambak ikan milik warga setempat. Padahal daerah itu menjadi salah satu sentra perikanan di daerah Narmada. Pihaknya berharap ada penanganan serius dari pihak Pemkab terhadap persoalan ini. (her)
Â
