Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) komit mempertahankan target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dari 1,4 juta jiwa penduduk. Dari total kebutuhan anggaran Rp 99 miliar, Lotim sejauh ini baru bisa memberikan Rp 83,5 miliar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni, menjelaskan dana sebesar Rp 83,5 miliar untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan pada tahun anggaran ini. Alokasi ini ditujukan untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta.
Saat ini yang menjadi target selain UHC adalah tingkat keaktifan peserta membayar iuran bulanan. Di mana targetnya tahun 2025 80 persen. Sementara Lotim baru mencapai 75 persen.
H. Hasni menjelaskan, berdasarkan perhitungan saat ini, dana sebesar Rp 83,5 miliar diperkirakan cukup untuk membiayai kebutuhan peserta hingga sekitar bulan Juni-Juli. Namun, seiring dengan upaya meningkatkan keaktifan kepesertaan menuju target 80 persen, kebutuhan dana diperkirakan akan meningkat.
“Kalau mau mencapai keaktifan sampai 80%, kita harus menyiapkan dana sekitar Rp 99 miliar,” jelas Hasni.
Kebutuhan tambahan ini terutama didorong oleh adanya peserta yang sebelumnya non-aktif agar aktif. Seperti diinstruksikan Bupati, jika ada masyarakat yang sakit, tidak boleh ditolak. Itu harus segera dibuatkan kepesertaan BPJS-nya, berapapun kebutuhannya. Pemda harus siap untuk memfasilitasi,”tegas Hasni.
Ia menambahkan proses pendaftaran akan dilakukan sesuai prosedur, bukan secara instan di depan pintu rumah sakit
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sebelumnya menegaskan seluruh warga Lotim harus dapat pelayanan kesehatan yang memadai. Pemkab Lotim menyatakan kesiapan penuh untuk memastikan tidak ada masyarakat yang ditolak layanan kesehatan, karena alasan pembiayaan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan dana dalam upaya mencapai target cakupan 80% dan memenuhi kebutuhan peserta baru yang sakit, Pemkab Lotim telah menyiapkan langkah antisipatif. “Jika dana yang ada tidak cukup, maka kekurangannya akan disiapkan pada tahun 2026,” jelas Hasni.
Meski demikian, berdasarkan kondisi saat ini, dana Rp 83,5 miliar dinilai cukup untuk kebutuhan sekarang. Hasni juga memaparkan capaian keaktifan kepesertaan dari Pemerintah Daerah (PBI APBD) sendiri sudah sangat tinggi, mencapai hampir 100%. Tantangan utama justru terletak pada peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU) dan peserta dari program Pemerintah Pusat (PBI APBN) yang tingkat keaktifannya masih perlu ditingkatkan.
“Nah, yang diminta untuk dikejar keaktifannya oleh pemerintah pusat adalah peserta mandiri dan PBI Pusat. Inilah yang menjadi tugas pemerintah daerah,” ujar Hasni.
Oleh karena itu, Pemkab Lotim menyatakan posisi “siap siaga” untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama peserta mandiri yang belum aktif, dapat segera terdaftar dan terlindungi oleh program JKN-BPJS Kesehatan, sesuai dengan komitmen mencapai UHC dan syarat minimal keaktifan 80 persen.
Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Elly Widiani mendorong agar tingkat keaktifan peserta ini meningkat menjadi 80 persen. Kondisi saat ini 75 persen. Atau masih ada 25 persen yang tidak aktif. Kepada seluruh peserta utamanya yang mandiri paling banyak menunggak agar aktif membayar iuran. Bagi yang menunggak, sudah ada layanan Rencana Pembayaran Bertahab (Rehab) disediakan BPJS Kesehatan meringankan beban peserta. “Peserta bisa mencicil pembayaran melalui rehab,” ujarnya. (rus)
