SEJUMLAH program strategis Pemerintah Kota Mataram dinilai tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai dalam APBD 2025. Terutama di sektor olahraga, pemberdayaan pemuda, kewirausahaan, serta perlindungan perempuan dan anak. Kritik tajam ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., dalam rapat dengan OPD mitra, belum lama ini.
Herman menyoroti ketiadaan alokasi anggaran yang jelas untuk mendukung prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda di Kota Mataram. Padahal, menurutnya, dua sektor ini merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah. “Bagaimana kita ingin berprestasi jika dukungan anggaran atau kebijakan Pemkot saja tidak ada dalam bentuk anggaran?. Setiap program pasti wujudnya adalah anggaran. Dan ini tidak ada sama sekali,” ujarnya.
Pernyataan itu juga mengarah pada dugaan bahwa perhatian Pemerintah Kota terhadap sektor kepemudaan dan olahraga masih sangat minim, meskipun sudah menjadi bagian penting dari visi dan misi RPJMD.
Selain itu, program kewirausahaan yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah juga disebutkan akan ditutup oleh OPD terkait, dengan alasan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
Kondisi serupa juga ditemukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram. Berdasarkan pembahasan RAPBD perubahan, dinas tersebut hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp70 juta. “Bagaimana Ibu bisa memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak kita jika anggarannya hanya Rp70 juta? Tidak ada program pemberdayaan, tidak ada program perlindungan. Ini kan kosong, nol besar,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyinggung belanja daerah yang cenderung fokus pada belanja rutin dan operasional, tanpa memperhatikan program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi pertanyaan besar terkait komitmen Pemerintah Kota dalam menjalankan visi pembangunan lima tahun ke depan.
“Kita ini sudah memasuki tahun pertama RPJMD. Kalau masih belum ada dukungan anggaran, bagaimana kita wujudkan target-target lima tahun ke depan yang telah kita tetapkan bersama?,” kata anggota dewan tiga periode ini.
Herman pun meminta agar seluruh pihak, terutama OPD yang menjadi leading sektor dari program-program prioritas tersebut, menyuarakan kebutuhan anggaran secara transparan. DPRD, menurutnya, siap mengawal dan memperjuangkan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami akan ingatkan kembali di pembahasan APBD Murni 2026 nanti. Karena kita sama-sama menjalankan pemerintahan daerah ini, bukan berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. (fit)
