Mataram (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kebijakan penurunan tarif cukai rokok yang digagas oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal serta menjaga kelangsungan industri tembakau nasional.
Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, pada Rabu, 24 September 2025, di Mataram, menyebutkan bahwa tingginya tarif cukai rokok—yang saat ini mencapai 57 persen—telah menciptakan kesenjangan harga yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha rokok ilegal. “Kalau margin cukai terlalu tinggi, orang pasti mencari jalan pintas. Ini mirip dengan kasus pupuk bersubsidi. Ketika ada selisih harga yang lebar, praktik ilegal pasti muncul,” jelasnya.
Menurutnya, mayoritas konsumen rokok berasal dari kalangan menengah ke bawah, termasuk pelajar, yang cenderung memilih rokok dengan harga lebih murah. Saat ini, harga rokok legal mencapai di atas Rp30.000 per bungkus, sedangkan rokok ilegal bisa dijual hanya Rp5.000 hingga Rp15.000.
Fathul Gani menambahkan bahwa maraknya rokok ilegal juga berdampak pada petani tembakau lokal. Penurunan produksi rokok legal menyebabkan permintaan bahan baku dari petani ikut berkurang. “Ketika rokok ilegal mendominasi pasar, otomatis produksi rokok legal menurun. Akibatnya, petani tembakau kita kehilangan pasar. Ini masalah serius,” ujar mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB itu.
Menindaklanjuti situasi ini, Satpol PP NTB telah memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal. Pendekatan yang dilakukan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. “Kami datangi toko-toko untuk sosialisasi. Jika sudah diberi peringatan tapi tetap melanggar, baru kami lakukan penindakan,” jelas Fathul Gani.
Ia berharap, jika kebijakan penurunan tarif cukai rokok diterapkan, maka harga rokok legal akan menjadi lebih kompetitif, industri tetap bertahan, dan lapangan kerja tetap terjaga. “Industri rokok legal menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Ini bukan soal cukai semata, tapi juga soal keberlangsungan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, tim intelijen lapangan (Inpal) Satpol PP NTB terus melakukan operasi rutin bersama aparat terkait untuk menekan distribusi rokok ilegal di wilayah NTB. “Kami sudah operasi di Lombok Timur, dan besok akan bergerak ke kabupaten lain. Pengawasan ini akan terus kami lanjutkan,” pungkasnya. (bul)
