KONDISI pelayanan kesehatan dasar di Kota Mataram kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., menilai fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) belum layak digunakan, bahkan dinilai tidak optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Kalau Dinas Kesehatan mengakui 50 persen, bisa jadi lebih. Dari hasil pemantauan kami, hampir semua Pustu dan Puskesmas tidak layak,” tegasnya.
Kondisi fasilitas yang tidak memadai ini, lanjut Herman, berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Banyak warga lebih memilih langsung ke rumah sakit atau Instalasi Gawat Darurat (IGD) ketimbang memanfaatkan layanan di Puskesmas maupun Pustu.
 “Kami sering mengingatkan, jangan salahkan masyarakat yang langsung ke rumah sakit. Karena mereka sudah tidak percaya lagi pada pelayanan Puskesmas yang seharusnya jadi ujung tombak,” tambahnya.
Herman menyebutkan beberapa contoh konkret ketidaklayakan fasilitas tersebut, mulai dari ambulans yang tidak bisa digunakan, hingga tidak tersedianya dokter, perawat, obat-obatan dan alat kesehatan di beberapa Puskesmas. “Ada ambulans, tapi tidak bisa dipakai. Ada IGD, tapi tidak ada dokter, tidak ada perawat, bahkan tidak ada obat,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, politisi Partai Gerindra ini meminta Pemkot Mataram melalui Dinas Kesehatan agar tidak hanya berhenti pada pengakuan masalah, tetapi juga menunjukkan goodwill dan komitmen nyata untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
“Jika pemerintah sudah mengakui, harus ada komitmen bersama untuk memperbaikinya. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, jadi tidak bisa dianggap sepele,” katanya.
Herman menegaskan bahwa dari sisi anggaran, Pemkot Mataram sebenarnya sangat mampu untuk melakukan perbaikan. “Saya rasa dari segi anggaran kita mampu, sangat mampu. Tinggal bagaimana komitmen dan eksekusinya. Bisa dimulai dari 25 persen dulu, lalu bertahap setiap tahun hingga tuntas,” jelasnya.
Target jangka pendek yang disarankan adalah perbaikan 25% dari total Puskesmas dan Pustu pada tahun 2026, kemudian dilanjutkan dengan 50% pada 2027, hingga tuntas pada tahun-tahun berikutnya.
Selain soal fasilitas, anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini juga menyinggung soal sertifikat paripurna yang dimiliki beberapa Puskesmas di Kota Mataram. Menurutnya, sertifikasi itu tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Jangan hanya kejar sertifikat. Implementasinya yang penting. Kenyataannya bertolak belakang dengan sertifikasi tersebut,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa yang harus dikejar adalah kepercayaan masyarakat, bukan sekadar status administratif. “Kalau masyarakat sudah percaya, mereka pasti nyaman di Puskesmas. Tapi sekarang, karena kualitas layanan tidak optimal, mereka lebih memilih langsung ke rumah sakit,” ujarnya.
Untuk itu, Herman mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Puskesmas dan Pustu yang ada, bukan hanya demi pencapaian target administrasi, tetapi demi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal dan berkeadilan. (fit)
