Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin, mengungkapkan 90 persen paket proyek yang tersebar di sejumlah wilayah sudah terkontrak dan sudah mulai dikerjakan. Diharapkan proyek pekerjaan fisik tersebut bisa selesai tepat waktu.
“Dari sejumlah paket di PUPR NTB, 90 persen sudah terkontrak, termasuk yang ada di Bina Marga dan Irigasi ada enam paket,” ujarnya didampingi jajaran di Kantor Dinas PUPR NTB di Mataram.
Adapun paket-paket yang sudah terkontrak tersebut, seperti paket rekonstruksi ruas Jalan Simpang Tano-Simpang Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai kontrak Rp 31,755 miliar lebih. Proyek itu memakan waktu pelaksanaan 105 hari (3,5 bulan) dengan panjang penanganan 2 jalur 4 lajur sepanjang 3,8 kilometer.
Selanjutnya, paket rekonstruksi ruas Jalan Tanjung Geres-Pohgading-Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak Rp 26,964 miliar lebih dengan waktu pelaksanaan 105 (3,5 bulan). Penanganan, peningkatan jalan provinsi lebar 4,5 meter ditingkatkan menjadi 6 meter 1 jalur 2 lajur sepanjang 4,0 kilometer dan penanganan sporadis sepanjang 11 kilometer.
Kemudian, paket penanganan long segment ruas jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan nilai kontrak Rp 19,056 miliar lebih. Waktu pelaksanaan 105 (3,5 bulan). Paket pemeliharaan berkala jalan tersebar di Pulau Lombok dengan nilai kontrak Rp 3,598 miliar lebih. Waktu pelaksanaan 105 hari (3,5 bulan) dengan penanganan tersebar di Pulau Lombok.
Selain itu, Sadimin berujar, terdapat paket pergantian Jembatan Doro O’o di Kabupaten Bima dengan nilai kontrak Rp 6,168 miliar. Untuk waktu pelaksanaan 105 hari (3,5 bulan). Kemudian, paket pergantian Jembatan Selong Belanak, Desa Mekar Sari di Kabupaten Lombok Tengah. Nilai kontrak Rp 3,606 miliar lebih dengan waktu pelaksanaan 90 hari (3 bulan) untuk penanganan pergantian Jembatan Taman Sari.
“Harapan kita paket-paket ini dapat dikerjakan tepat waktu dan bisa dipercepat dengan sisa waktu yang tinggal 3 bulan. Karena melihat pengalaman lalu ada yang sampai telat 5 bulan. Tapi meski kami minta dikebut tidak mengurangi kualitas,” tegas Sadimin mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB itu.
Sadimin menambahkan selain yang sudah terkontrak, terdapat, beberapa proyek jalan yang kini masuk dalam studi kelayakan (feasibility study) jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan Pelabuhan Kayangan (port to port) di Kabupaten Lombok Timur yang baru habis masa sanggah dan masih proses tender Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Untuk FS dan Amdal jalan bypass port to port ini kita anggarkan Rp 5 miliar. Sebenarnya, anggaran ini dianggarkan awalnya untuk FS pembangunan jalan tol, tapi karena belum memungkinkan untuk saat ini kita alihkan untuk jalan bypass,” terangnya.
Menurut Sadimin, sejumlah paket jalan yang dikerjakan pada tahun ini sudah ditinjau Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa waktu lalu. Seperti paket rekonstruksi ruas Jalan Simpang Tano-Simpang Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat dan paket rekonstruksi ruas Jalan Tanjung Geres-Pohgading-Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, menekankan kepada pelaksana pekerjaan agar mematuhi ketentuan dan rencana teknis yang ada, sehingga tepat waktu dan segera dapat digunakan oleh masyarakat,” katanya.
Didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR, Sadimin, Gubernur NTB Lalu Iqbal turun langsung meninjau ruas Jalan Simpang Tano – Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang telah memulai pekerjaan Rekonstruksi sepanjang 3,8 km pada bulan September 2025.
Dalam kesempatan itu Gubernur menemui Masyarakat Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyampaikan perihal perbaikan jalan, serta memberikan arahan agar menjaga kebersihan dan merawat saluran drainase serta gorong-gorong sehingga tidak terjadi sedimentasi yang menyebabkan banjir.
Gubernur NTB juga bergerak meninjau kondisi Jembatan Doro O’o di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat setempat kini mengalami kerusakan akibat banjir dan sedimentasi. Pembangunan jembatan yang menelan anggaran sebesar Rp6,1 miliar. Proses konstruksi dimulai September 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Dalam kunjungan tersebut, gubernur juga berdiskusi dengan kepala desa dan camat setempat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk melakukan reboisasi di bukit dan hutan sekitar agar bencana serupa tidak terulang.
“Jembatan ini penting untuk kelancaran hidup masyarakat. Tapi menjaga alam di sekitar juga sama pentingnya, supaya pembangunan bisa bertahan lama,” ujar gubernur. (ndi/*)
