Mataram (Suara NTB) – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali-Nusa Tenggara (Nusra) yang digelar pada Sabtu, 11 Oktober 2025 menjadi sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah (Pemda).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H.Ruslan Abdul Gani menyatakan, mahasiswa Islam telah menjadi barisan penting dalam pendidikan. Tidak hanya itu, mereka juga turut andil dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kehadiran, pemikiran, dan aksi kalian bukan hanya untuk mengkritik, melainkan untuk membangun. Ini adalah nafas penting bagi demokrasi dan kemajuan daerah,” ujarnya dalam sambutannya.
Menurutnya, NTB yang saat ini tengah memasuki fase konsolidasi menuju visi besar “NTB Makmur Mendunia” sangat membutuhkan peran generasi muda dalam realisasinya. Khususnya kehadiran mahasiswa dalam mewujudkan program-program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Adapun beberapa prioritas pembangunan di NTB yang membutuhkan dukungan kritis dari organisasi mahasiswa, di antaranya pembenahan birokrasi untuk pelayanan publik yang cepat dan tepat, pembangunan infrastruktur yang merata. Dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan memperkuat ketahanan pangan.
Mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB itu mangatakan, dalam membantu mewujudkan visi-misi Kepala Daerah, kader PMII wajib menyusun program kerja yang nyata, terukur, dan berbasis kebutuhan rakyat. Seperti pendidikan vokasi untuk anak desa, advokasi layanan kesehatan dasar, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Selain itu, penting juga untuk memperkuat nilai integritas dan anti-korupsi di kalangan kader muda. ‘’Saya percaya PMII memiliki tradisi intelektual dan militansi sosial. Jadikan ini sebagai modal menjadi mitra pemerintah yang kritis namun konstruktif,’’ katanya.
Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah mengingat PKC PMII Bali-Nusra membentang di wilayah dengan keragaman sosial-budaya yang tinggi. Sinergi lintas pulau dan kampus diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif dalam berbagai isu. Mulai dari pengelolaan sampah plastik di kawasan wisata hingga penguatan ketahanan pangan.
Adapun tiga pendekatan praktis yang perlu diusung dalam merancang program kerja yaitu berbasis bukti dengan menggunakan data lokal dalam menyusun kebijakan, berorientasi aksi, dan bersikap inklusif dengan melibatkan perempuan, kelompok adat, dan komunitas rentan.
“Rakerda ini harus menghasilkan rumusan program yang realistis dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif,” pungkasnya. (era/*)
