Penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai hanya sekadar untuk mengugurkan kewajiban. Hal ini terlihat dari banyaknya rencana belanja yang dicoret Pemerintah Provinsi NTB dalam dokumen APBD Perubahan. Salah satunya adalah hibah bansos. Belanja hibah bansos ini disinyalir tidak memenuhi capaian indikator pembangunan.
“Belanja hibah bansos ini hanya untuk memenuhi hasrat politik,” ucap Peneliti Lombok Research Center (LRC) Dr. Maharani, Senin, 20 Oktober 2025.
Dikatakan pendiri LRC ini, menjadi kewenangan Pemprov dalam hal ini melalukan evaluasi terhadap dokumen APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan melalukan sinkronisasi program antara provinsi dengan Kabupaten. APBD Provinsi sendiri dievaluasi oleh Pemerintah Pusat juga bertujuan untuk sinkronisasi program agar capaian indikator yang dituju berjalan seiring.
Penyusunan dokumen perencanaan kata Maharani semestinya bukan sekadar menutupi kewajiban dan tidak berdasarkan perencanaan yang bagus. Disarankan perencanaan harus sesuai potensi lokal. Seperti di Provins ada satu program prioritas dorong pangan dan pariwisata berkelanjutan. Tapi RPJMD Lotim tidak sinkron, akibatnya, banyak program dicoret.
Melihat hal ini, Dr. Maharani berharap Bupati Lobar mengevaluasi seluruh jajarannya di eksekutif termasuk mendorong juga di legislatif harus bisa terjemahkan keinginannya dalam membuat RPJMD. RPJMD Kabupaten harus sinkron dengan provinsi dan pusat.
Yang banyak dicoret oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam dokumen APBD Perubahan Lotim adalah hibah bansos yang dinilai juga banyak tidak mendukung capaian indikator strategis. “Belanja hibah hanya untuk memenuhi hasrat politik,” ucapnya.
Regulasinya, dokumen perencanaan pembangunan yang disusun di tingkat Kabupaten/Kota harus mengikuti provinsi. Begitu pun di provinsi harus mengikuti pusat. Meski ada yang ditemukan terindikasi tidak sinkron, daerah harus bisa memberikan argumentasi yang kuat.
Semisal perencanaan bidang pertanian. Lotim sebagai daerah penyangga pangan nasional meskinya banyak menggelontorkan dana untuk bidang pertanian akan tetapi faktanya selama ini anggaran untuk ketahanan pangan tidak sampai Rp 3 miliar. Padahal program prioritas pusat ini bisa ditangkap oleh Kabupaten Lotim agar menggencarkan ketahanan pangan. Namun eksekutif maupun legislatif Lotim tidak menangkap hal itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Zaedar Rohman yang dikonfirmasi terpisah mengakui banyaknya rencana Lotim yang terpaksa tercoret sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB terhadap dokumen APBD Perubahan adalah pada belanja hibah bansos.
Menurut hasil evaluasi, ada beberapa yang jadi temuan di provinsi. Terkait hibah bansos utamanya yang dinilai tidak terinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Menurut Zaedar selama ini sebenarnya tidak ada yang berubah dalam menyusun rencana. Ada yang gelondongan selama ini perencanaan. Tapi evaluasi harus terinci siapa yang akan menjadi sasaran. Sejak dari awal harus tercatat. Hal ini dianggap jadi pembelajaran.
Perencanaan memang memasukkan hibah bansos. Cuma permintaan provinsi minta lebih rinci karena ingin lebih jelas. Hal ini terus akan dikomunikasikan dengan evaluator pemerintah provinsi.
Hal ini jadi perhatian dan pembelajaran bagi semua agar prosesnya bisa ke depan lebih detail. Siapa yang akan jadi sasaran. “Jadi kalau proses perencanaan selama ini sama saja mulai Musrenbang dan seterusnya sudah dilakukan semua,” imbuhnya.
Terhadap anggaran yang kemungkinan tertunda tersebut rencana akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Selanjutnya, akibat ada belanja yang tak bisa dilaksanakan ini katanya akan coba ditekan jangan sampai terjadi Silpa akhir tahun mendatang. (rus)
