MASALAH abrasi dan kerusakan wilayah pesisir di Kota Mataram kembali menjadi sorotan. Setiap tahun, wilayah pesisir di daerah ini dilanda banjir rob dan gelombang pasang yang mengganggu aktivitas ekonomi warga. Pemerintah kota pun didesak agar lebih serius dan proaktif menata kawasan pesisir secara menyeluruh.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan, H. Muhtar, SH., menyampaikan bahwa kondisi ini sudah terjadi hampir setiap tahun tanpa ada solusi jangka panjang. “Sudah sepuluh tahunan kita di pesisir, dan kejadian seperti ini sudah biasa. Tapi harusnya ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena tiap tahun masalahnya sama,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon pada Minggu, 2 November 2025.
Ia menekankan bahwa persoalan abrasi dan banjir pesisir tidak bisa hanya ditangani dengan perbaikan jalan atau gang yang rusak setiap tahun. Pemerintah harus memiliki perencanaan tata ruang dan kebijakan yang tegas mengenai batas antara permukiman, jalan lingkungan, dan garis pantai.
“Kalau tidak diperhatikan secara menyeluruh, anggaran yang setiap tahun digelontorkan akan sia-sia,” tegas Muhtar.
Selain itu, ia menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Salah satu langkah yang disarankan adalah memperkuat koordinasi dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek-proyek pengendalian abrasi dan pembangunan tanggul penahan gelombang.
“Silakan ajukan ke pusat melalui provinsi, karena anggaran DAK kita sekarang terbatas. Pemerintah pusat pasti tidak menutup mata kalau kita sampaikan dengan baik,” tambah Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram ini.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini juga menyoroti peran DPR RI asal daerah pemilihan NTB yang dinilai belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir. Menurut Muhtar, pemerintah kota seharusnya lebih proaktif berkomunikasi dan mengundang anggota DPR RI untuk berdiskusi langsung mengenai kebutuhan masyarakat pesisir.
“Kalau pemerintah yang mengundang, tentu komunikasi akan lebih efektif. Jangan hanya menunggu mereka datang karena dengar kabar dari masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan penataan pesisir di Kota Padang yang dinilai berhasil mengantisipasi dampak gelombang pasang tanpa mengganggu kehidupan nelayan. Hal serupa, katanya, seharusnya bisa diterapkan di Mataram.
“Di Padang, pesisirnya tertata rapi. Kalau ada gelombang pasang, tidak sampai menyentuh kampung nelayan. Kenapa Mataram tidak bisa seperti itu?” katanya.
Menurut Muhtar, selama belum ada pembangunan tanggul penahan gelombang dan penataan pesisir yang menyeluruh, abrasi akan terus menjadi “pekerjaan rumah” setiap tahun. Dampaknya, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir akan terus terganggu.
“Kalau masalah ini tidak ditangani tuntas, masyarakat akan terus kesulitan bergerak di bidang ekonomi,” ujarnya. Ia pun berharap agar pemerintah kota segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi lintas sektor dan menjadikan penanganan abrasi sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal keberlangsungan hidup warga pesisir,” pungkasnya. (fit)
