Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB menggelar seleksi atau beauty contest jabatan administrator atau eselon III di lingkup pemerintahan setempat. Seleksi administrasi dilakukan mulai 1-11 November 2025 ini. Beauty contest dilaksanakan dalam rangka penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., mengatakan, saat ini sedikitnya ada 47 lowongan eselon III yang kosong, yang kini bertambah menjadi 49 jabatan kosong karena adanya dua pejabat yang memasuki usia pensiun.
“Sampai dengan kondisi per akhir Oktober itu ada 47 jabatan kosong, kondisi per tanggal 1 November tambah lagi dua yang kosong,” ujarnya.
Sembari melakukan beauty contest jabatan administrator atau seleksi jabatan eselon III, Pemprov NTB juga melakukan pengelolaan manajemen kepegawaian dengan manajemen talenta. Sekaligus melakukan pemetaan potensial dan kompetensi seluruh jabatan struktural.
“Dan itu di NTB bekerja sama dengan BKN. Jadi nanti dari Unit Asesment Center BKN yang akan melakukan pemetaan kepada seluruh pejabat struktural. Kita prioritaskan eselon III dan IV dan pejabat fungsional jenjang ahli madya,” jelasnya.
Dengan pemetaan ini, Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) yaitu Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal tidak perlu lagi melakukan seleksi terbuka ketika ada jabatan pejabat struktural yang lowong. Pemetaan itu, lanjutnya sudah otomatis memetakan pegawai dengan kotak talenta yang ada.
“Jadi tidak perlu lagi seleksi terbuka. Tinggal ambil dari data base yang sedang kita lengkapkan. Maka sudah kami bersurat ke OPD untuk meremajakan, meng-update data pribadi yang berkaitan dengan kepegawaian di aplikasi my ASN masing-masing,” sambungnya.
Formasi Jabatan yang Dibutuhkan untuk Seleksi Jabatan Eselon III
Adapun formasi jabatan yang dibutuhkan untuk seleksi jabatan eselon III di antaranya rumpun ekonomi, keuangan, dan perencanaan. Meliputi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selanjutnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Lalu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Biro Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama.
Kemudian ada juga formasi infrastruktur, meliputi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lalu ada formasi hijau dan lingkungan, di sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Lalu, di Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Termasuk juga rumpun pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusia. Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah.
Ada juga formasi rumpun politik, pemerintahan, pengawasan dan hukum. Di antaranya, di Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian, DPMPD Dukcapil, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Organisasi.
Terakhir ada formasi rumpun Humas dan layanan pimpinan, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Dan formasi sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan. (era)
