Mataram (Suara NTB) – Bisnis hotel di Kota Mataram, sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan efisiensi anggaran mengganggu pendapatan mereka. Tiga hotel bintang mengajukan penundaan pembayaran pajak.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Achmad Amrin dikonfirmasi pada, Selasa, 4 November 2025 menjelaskan, kondisi hunian hotel masih stagnan pasca kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini mempengaruhi realisasi pendapatan dari target Rp28 miliar, terealisasi 78 persen atau sekitar Rp21,8 miliar.
Rendahnya hunian hotel diprediksi akan sulit mencapai target. “Walaupun demikian kita akan tetap melakukan pengawasan hotel dari sarapan dan kegiatan sewa ruangan,” terangnya.
Rendahnya hunian praktis mengganggu bisnis perhotelan. Kondisi ini berimbas pada tiga hotel berbintang mengajukan penundaan pembayaran pajak, karena alasan finansial.
Walaupun demikian, pihaknya tetap mengenakan sanksi denda 1 persen dari pokok pajak yang harus dibayarkan. “Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, mereka tetap dikenakan denda 1 persen,” sebutnya.
Penundaan pembayaran pajak juga otomatis mengganggu target pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan. Amrin mempersilahkan hotel mengajukan penundaan pembayaran pajak, tetapi kewajiban denda tetap dikenakan.
Apakah ada potensi hotel bintang meminta penundaan pembayaran? Amrin mengatakan, proses administrasi pajak dilakukan melalui penagihan.
Selanjutnya, wajib pajak dapat membayar secara langsung sebelum jatuh tempo. Adapun hotel yang menunda pembayaran karena kondisi keuangan perusahaan. “Jadi bukan relaksasi. Mereka mengajukan ditagih dan meminta penundaan pembayaran,” ujarnya.
Amrin tidak berani memastikan capaian pajak hotel sampai akhir tahun 2025. Ia berharap target dapat tertutupi melalui sewa ruangan rapat di hotel tersebut. (cem)
