Bima (Suara NTB) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Bima bagian timur pada Senin (3/11/2025) sore menjadi alarm awal musim hujan. Meski hanya berlangsung beberapa jam, intensitas hujan yang tinggi di kawasan hulu menyebabkan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Wawo meluap, menimbulkan kekhawatiran bagi warga di hilir.
Camat Wawo, Syafrudin Bahsyar, S.Sos., membenarkan hujan tersebut cukup deras dan merata di wilayahnya. “Memang hujan kemarin cukup deras dan lama, tapi tidak sampai meluap ke luar sungai. Karena posisi kita ini di ketinggian, sekitar 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Jadi Wawo ini bisa dibilang hulunya,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Selasa (4/11/2025).
Namun, ia mengakui debit air kali ini jauh lebih besar dibandingkan hujan-hujan sebelumnya. “Banjir sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu air datang pelan-pelan dan surutnya lama. Sekarang datangnya cepat dan langsung deras. Mungkin karena hutan di atas sudah gundul, jadi air langsung jadi bah banjir,” tambahnya.
Menurutnya, meningkatnya debit air tersebut tak lepas dari berkurangnya vegetasi penyerap air hujan di kawasan hulu. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan kawasan hutan. Kondisi itu membuat berbagai kebijakan berjalan tanpa keterlibatan penuh pihak kecamatan.
“Kita di kecamatan kadang tidak tahu-menahu soal izin pembukaan lahan atau program kehutanan. Tiba-tiba saja sudah dilaksanakan. Padahal wilayah itu secara teritorial ada di sini,” ujarnya.
Syafrudin menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar pengelolaan hutan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Yang penting adalah bagaimana pemerintah satu suara menjaga hulu agar hilir tidak terus jadi korban,” sebutnya.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya koordinasi dan kerusakan hutan di kawasan hulu akan membuat Kota Bima terus menjadi langganan banjir. “Setiap kali banjir datang, infrastruktur rusak, diperbaiki lagi, lalu rusak lagi saat banjir berikutnya. Ini akan terus berulang kalau hulunya tidak dijaga,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah segera memperkuat sinergi dalam pengelolaan kawasan hutan. “Harapannya, pemerintah bisa satu arah. Tidak ada istilah di bawah naungan ini atau itu. Kalau untuk kemaslahatan bersama, mari kita dukung. Tapi kalau menimbulkan mudarat, kita harus sama-sama jaga,” ujarnya. (hir)
