PEMKOT Mataram mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan ini. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb.
Dia menilai kebijakan tersebut sudah tepat, terutama untuk mendukung efektivitas koordinasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Menurut saya kebijakan ini sudah tepat, karena wali kota perlu melakukan koordinasi dengan para pejabat. Dengan pengaturan WFH dan work from office (WFO), komunikasi bisa lebih mudah diatur,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/4).
Ia menekankan bahwa penerapan kebijakan ini harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aspek pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan tersebut.
“Dalam hal pengawasan, kita harus melihat beberapa aspek, terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru berdampak negatif terhadap layanan publik,” katanya.
Mita juga menegaskan bahwa pihak legislatif akan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. DPRD, kata dia, ingin memastikan bahwa pembagian antara ASN yang WFH dan WFO berjalan sesuai aturan.
“Kami dari legislatif akan mengawasi mana yang benar-benar WFH dan mana yang WFO. Jangan sampai kebijakan WFH ini dijadikan ajang libur tambahan bagi ASN,” tegas Ketua DPC PKB Kota Mataram ini.
Mita menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yang dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada berbagai sektor.
“Kebijakan ini juga berkaitan dengan kondisi global akibat konflik di Timur Tengah. Karena itu, perlu ada evaluasi berkala untuk melihat efektivitasnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi sebaiknya dilakukan setiap bulan dengan melihat laporan pelaksanaan di lapangan. Dari laporan tersebut, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan ini efektif dan layak untuk dilanjutkan dalam jangka panjang.
“Kita lihat nanti dari laporan ke depan, apakah ada perbandingan dalam pengeluaran anggaran atau tidak. Kalau efisiensi diterapkan tapi tidak ada perubahan signifikan, maka WFH tidak perlu dilanjutkan,” kata anggota dewan dua periode ini.
Mita juga mengakui bahwa secara teknis dan regulasi, kebijakan ini masih dalam tahap awal pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk melihat pola penerapan serta dampaknya secara menyeluruh.
“Secara teknis dan regulasi memang belum berjalan sepenuhnya. Kita tunggu bagaimana pelaksanaannya, baru kemudian bisa dimonitor dan dievaluasi agar kebijakan ini berjalan optimal,” pungkas anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini. (fit)
