MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada siswa titipan pada saat seleksi Sekolah Rakyat (SR). Penjaringan terhadap calon siswa Sekolah Rakyat mesti didasarkan pada kondisi finansialnya.
“Saya penting menyampaikan pesan Presiden, dalam seleksi ini tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada KKN. Ini harus murni keluarga yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya di sela-sela kunjungannya di acara Musrenbang NTB, Kamis (16/4/2026).
Gus Ipul juga menekankan bahwa dalam seleksi calon peserta didik, Sekolah Rakyat tidak menggunakan skema pendaftaran. Akan tetapi, penjaringan siswa dilakukan dengan metode penjangkauan.
“Ini penting karena ini sudah mau seleksi siswa Sekolah Rakyat. Tidak ada pendaftaran di Sekolah Rakyat, tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan,” tekannya.
Adapun masyarakat yang menjadi target penjangkauan adalah mereka yang terdata dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama yang berada di desil satu dan desil dua.
Setelah data masyarakat yang berada di desil satu dan dua didapat, maka tim pendamping dari Kemensos, Kemendikdasmen, dan BPS akan mendatangi mereka untuk ditawari bersekolah di Sekolah Rakyat.
“Kalau orang tuanya setuju, sepakat, dan keluarga ini memenuhi kriteria, maka diteruskan ke Bupati/Wali Kota. Bupati/Wali Kota nanti akan menetapkan siswa Sekolah Rakyat itu. Diteruskan ke kami. Nah, dari kami akan kita periksa sekali lagi, setelah itu saya tetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.
Kendati demikian, Gus Ipul tidak memaksa masyarakat untuk masuk menyekolahkan anaknya ke Sekolah besutan Presiden Prabowo Subianto itu. Ia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menarik anaknya dari Sekolah Rakyat jika memang tidak berminat.
“Bagaimana sekarang kalau ada yang mundur? Kita yakinkan lagi. Kita yakinkan, kalau memang akhirnya harus mundur, ya tentu kita tidak bisa memaksa. Tapi kita akan yakinkan bahwa ini sesungguhnya untuk masa depan dari putra-putri keluarga yang ada di desil satu,” terangnya.
Ia menegaskan, jika ada masyarakat yang memilih mundur, pihaknya sudah menyiapkan calon peserta didik lain yang bersedia dan memenuhi kriteria jadi siswa Sekolah Rakyat.
“Jadi karena kita tidak memaksa, karena tidak ada tes akademik, (peruntukan sekolah rakyat) ini adalah keluarga-keluarga istimewa. Ingat ya, bahwa ini adalah keluarga istimewa, mereka selama ini menderita, yang tidak terlihat oleh kita, belum terbawa oleh pembangunan, yang semuanya ini akan diberi wadah supaya mereka punya masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (sib)
