Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat resmi menaikkan harga bahan bakar non subsidi mulai Sabtu, 18 April 2026 . Kebijakan ini berpotensi mengganggu operasional pengangkutan sampah di Kota Mataram. Pasalnya, alokasi anggaran bahan bakar minyak relatif kecil.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengaku dilema dengan kenaikkan bahan bakar non subsidi tersebut. Harga BBM jenis Dexlite sebelumnya Rp14.200 per liter melonjak lebih dari 100 persen menjadi Rp23.600 per liter. Sementara, alokasi anggaran BBM kendaraan pengangkut sampah sama dari harga sebelumnya. “Misalkan anggaran BBM untuk jatah tiga bulan. Mau tidak mau bertahan sampai sebulan,” kata Denny ditemui pada, Senin (20/4).
Kondisi ini dipastikan akan mengganggu operasional kendaraan pengangkut sampah. Pihaknya mencoba mencarikan solusi, agar armada pengangkut sampah tetap beroperasi. Salah satu solusinya adalah meminta tambahan anggaran khusus BBM atau mengganti bahan bakar non subsidi menjadi bahan bakar subsidi. “Kita tidak tahu apakah boleh mengganti bahan bakar dari Dexlite menjadi solar. Coba nanti kita konsultasikan,” terangnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram menambahkan, seandainya kondisi fisikal daerah tidak memungkinkan untuk menambah anggaran BBM, maka ritase pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongo akan dikurangi.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, anggaran bahan bakar operasional pengangkutan sampah harus ditambah akibat kebijakan pemerintah pusat menaikkan bahan bakar non subsidi. Hal ini harus dilakukan pemerintah daerah, agar operasional kendaraan pengangkut sampah tidak terganggu. “Kita harus tambah anggarannya,” kata Sekda.
Ia tidak menyebut secara detail penambahan anggaran bahan bakar untuk operasional pengangkutan sampah tersebut. Akan tetapi, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menghitung kembali kebutuhan BBM. Alwan meminta dilakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar truk pengangkut sampah. “Kita lihat dulu pergeseran anggaran di Dinas LH. Dihitung dulu berapa efisiensi anggaran dari BBM saja,” demikian kata dia. (cem)
