Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa, belum mendapatkan kepastian terkait usulan penambahan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Padahal, surat usulan penambahan stok telah dikirim tiga kali.
“Sudah tiga kali kita bersurat ke pemerintah, tetapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Padahal stok CPPD kita saat ini tersisa tinggal 5 ton dari total pengadaan tahun 2025, sebanyak 15 ton,” kata Sekretaris DKP, Syaihuddin kepada Suara NTB, Jumat (24/4).
Ia mengaku, berdasarkan Rencana Strategis Daerah (Renstra) cadangan ditargetkan sebesar 30 ton. Namun, bisa dipenuhi baru sekitar 15 ton sehingga diusulkan tambahan sekitar 10 ton untuk menutupi kebutuhan hingga akhir tahun 2026.
“Kita selalu berhitung dari bulan sekarang (April 2026) sampai dengan April 2027 sehingga kekurangan stok yang ada saat ini kami minta bisa ditambah untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” ucapnya.
Penambahan stok CPPD tersebut diharapkan bisa segera terealisasi, terutama dalam menyikapi dampak kemarau panjang yang diprediksi terjadi beberapa bulan kedepan. Apalagi dampak dari Elnino ini kata dia, akan berdampak terhadap produksi termasuk harga di pasaran.
“Kita sangat butuh adanya tambahan stok, karena jika harga beras naik di pasaran, kita harus melakukan operasi pasar dan itu bisa kita lakukan ketika stok CPPD kita mencukupi,” jelasnya.
Syaihu menyebutkan, untuk kondisi aman CPPD hingga tahun berikutnya, pemerintah harus menyiapkan stok sebanyak 20 ton,sehingga diharapkan tambahan stok tersebut bisa disetujui pemerintah, kebutuhan dapat terpenuhi.
“Rata-rata CPPD yang kita keluarkan untuk penanganan dampak banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Kalau untuk bencana-bencana lainnya kami berharap tidak terjadi di Sumbawa,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa,telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Selanjutnya, data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.
“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan, ” ujarnya. (ils)
