PEMERINTAH Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, mengusulkan empat program prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun 2027. Program tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas fasilitas umum yang dinilai mendesak berdasarkan kebutuhan riil warga.
Empat program prioritas yang diusulkan meliputi normalisasi Sungai Unus, perbaikan saluran drainase dan irigasi kali, pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta perbaikan jalan lingkungan.
Lurah Abian Tubuh Baru, Adi Indra Pratama, menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah lingkungan (musling) yang digelar di masing-masing wilayah.
“Semua program yang diajukan merupakan hasil musling dari masyarakat di setiap lingkungan. Pemerintah kelurahan hanya memfasilitasi dan menyusun menjadi skala prioritas dalam MPBM tahun ini,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, normalisasi Sungai Unus menjadi salah satu program paling mendesak. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dinilai tidak lagi mampu menampung debit air secara optimal, terutama saat curah hujan tinggi.
“Ketika debit air dari wilayah hulu meningkat, sungai kerap meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah titik. Bahkan, ini sudah menjadi persoalan rutin yang hampir terjadi setiap tahun,” jelasnya.
Untuk itu, selain normalisasi Sungai Unus, pihak kelurahan juga mengusulkan pembenahan saluran drainase dan irigasi kali guna memperkuat sistem pengendalian air di kawasan permukiman. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan risiko genangan dan banjir yang selama ini dikeluhkan warga.
Di sisi lain, peningkatan kualitas jalan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, baik dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik.
Tak hanya itu, pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) turut diusulkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, khususnya pada malam hari. Sementara program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan sehat.
Adi menambahkan, usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tingkat kota. Dengan demikian, realisasi program dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kami berharap program-program ini bisa masuk dalam skala prioritas pemerintah kota, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga,” pungkasnya. (pan)
