PEMERINTAH Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, menetapkan sejumlah program prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang direncanakan terealisasi pada 2027 mendatang. Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi melalui pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) posyandu.
Lurah Punia, Lalu Suyudiningrat Atmanegara, mengatakan sebagian besar program yang diusulkan merupakan hasil aspirasi masyarakat melalui musyawarah di tingkat lingkungan. Usulan tersebut kemudian disaring dan ditetapkan sebagai skala prioritas dalam forum perencanaan pembangunan.
“Sebagian besar yang diusulkan adalah program pemberdayaan, termasuk sarana prasarana posyandu sebagai prioritas utama,” ujarnya, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, beberapa lingkungan sebenarnya juga mengajukan pembangunan infrastruktur. Namun, usulan tersebut tidak lolos dalam pembahasan di tingkat kecamatan sehingga tidak masuk dalam program MPBM 2027.
Selain itu, Kelurahan Punia juga tetap mengintegrasikan program pengelolaan sampah melalui sistem tempah dedoro organik sebagai program wajib di setiap lingkungan. Program yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota Mataram ini dinilai perlu diperkuat pelaksanaannya untuk menekan volume sampah yang terus meningkat.
“Atmanegara menilai program tempah dedoro harus dimaksimalkan, karena menjadi salah satu solusi dalam pengendalian sampah di tingkat lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat akan difokuskan pada peningkatan kapasitas warga melalui pelatihan dan kolaborasi dengan pelaku UMKM. Upaya ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru di tingkat lokal.
Di sisi lain, pengadaan sarana dan prasarana posyandu di setiap lingkungan juga menjadi perhatian penting. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya.
“Untuk sarpras posyandu lebih kepada kursi dan meja, karena kalau alat ukur serta timbangan sudah ada,” katanya.
Menurut Atmanegara, pembangunan berbasis masyarakat seperti yang dirancang dalam MPBM menjadi langkah strategis untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Harapannya, program yang diusulkan ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan,” pungkasnya. (pan)
