TINGGINYA tagihan listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Mataram yang mencapai sekitar Rp2,6 miliar per bulan menuai sorotan dari DPRD Kota Mataram. Di tengah upaya efisiensi anggaran, kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan pelayanan penerangan jalan yang dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Hj. Shinta Primasari, ST., menilai besarnya biaya listrik PJU perlu dievaluasi secara serius, terutama karena masih banyak ruas jalan di Kota Mataram yang mengalami minim penerangan bahkan kerap gelap pada malam hari.
“Ini angka yang cukup boros di tengah efisiensi. Padahal di Kota Mataram masih banyak titik yang gelap. Perlu diselidiki juga apakah ada pencurian meteran listrik atau persoalan lain di lapangan,” ujarnya kepada Suara NTB, kemarin.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas sistem pengelolaan dan materialisasi PJU yang disebut telah diterapkan di seluruh wilayah Kota Mataram. Namun hingga saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu hasil evaluasi secara menyeluruh dari instansi terkait.
“Kalau saya rasa memang belum maksimal, tetapi ini akan menjadi pekerjaan rumah untuk kami pertanyakan lebih lanjut. Saat ini sedang dievaluasi, namun faktanya masih banyak lampu jalan yang gelap, kadang menyala dan kadang mati,” katanya.
Dewan juga belum menerima hasil evaluasi resmi terkait kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Mataram dengan PLN dalam proses survei maupun penyelesaian persoalan daya listrik PJU di lapangan.
“Ini juga jadi pertanyaan saya. Banyak jalan di Kota Mataram yang masih gelap, terutama pada jam-jam rawan. Jadi masyarakat juga bingung karena anggaran besar tetapi penerangannya belum maksimal,” ungkap Shinta.
Dewan mendorong Dinas Perhubungan untuk mulai mengembangkan penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya atau solar cell. Menurut dia, penggunaan energi alternatif tersebut dinilai lebih hemat dalam jangka panjang sekaligus ramah lingkungan.
“Kami mendorong Dishub menggunakan lampu jalan tenaga surya sehingga energinya berasal dari alam. Sistemnya otomatis, saat gelap lampu menyala dan ketika terang akan mati sendiri. Ini bisa lebih hemat anggaran,” ujarnya Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.
Selain itu, Shinta juga meminta pemerintah daerah segera melakukan penanganan terhadap titik-titik jalan yang masih gelap demi mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.
“Daerah-daerah gelap harus segera diterangi agar masyarakat nyaman saat beraktivitas malam hari, pulang kerja, maupun saat beribadah seperti Maghrib, Isya, hingga Subuh,” katanya.
Terkait prioritas anggaran ke depan, Shinta menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pembaruan dan rekondisi PJU yang sudah tidak optimal dengan teknologi berbasis energi terbarukan. Meskipun biaya pemasangan awal lebih mahal, penggunaan lampu tenaga surya dinilai lebih efektif untuk penghematan jangka panjang.
“Harganya memang lebih mahal, tetapi cukup efektif untuk penghematan dan lebih ramah lingkungan. Saya pribadi juga mendukung penggunaan bio solar atau tenaga alam untuk program-program masyarakat,” demikian Shinta. (fit)
