Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Program RP1 Miliar per Desa dan Kelurahan kepada 119 desa dan tiga kelurahan di Aula Narmada, Kantor Bupati Lombok Barat, pada Rabu (13/5/2026). Penyerahan DIPA ini sebagai bentuk realisasi program prioritas pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan daerah sesuai janji politik Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha (LAZ-Una).
Penyerahan DIPA tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi, Wakil ketua TGH Hardiyatullah para ketua komisi DPRD, Sekretaris Daerah, asisten dan staf ahli, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, para camat, serta seluruh kepala desa se-Lombok Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini mengatakan program Rp1 Miliar per Desa merupakan salah satu misi utama yang telah dijanjikan sejak masa kampanye. Menurutnya, pelaksanaan program sempat menghadapi tantangan akibat pemotongan dana transfer pemerintah pusat untuk Lombok Barat hingga Rp350 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program tersebut melalui kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk komitmen atas apa yang kita sampaikan dan janjikan agar dapat diwujudkan bersama-sama,” ujarnya.
Bupati menjelaskan bahwa besaran anggaran yang diterima masing-masing desa tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan program pemerintah desa.
“Tidak semua desa menerima satu miliar penuh. Ada beberapa desa yang menerima kurang dari satu miliar sesuai usulan program dari pemerintah desa masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembaruan data masyarakat, khususnya data kependudukan bagi warga yang wajib memiliki KTP sebagai salah satu syarat pencairan program. “Pemerintah desa harus terus mengupdate data warga,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pemutakhiran data masyarakat desil 1 dan desil 2 agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. “Kami butuh data desil 1 dan desil 2 agar kami fokus mengupayakan masyarakat bisa keluar dari zona tersebut,” katanya.
Bupati turut mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja secara sungguh-sungguh, tulus, dan konsisten demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Mahnan, mengatakan Program 1 Miliar per Desa dan Kelurahan merupakan bentuk komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan melalui program Sejahtera dari Desa.
Mahnan menambahkan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dalam mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah melalui tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel serta pemanfaatan potensi desa secara maksimal.
Semenrara itu, perwakilan desa yang disampaikan oleh Kades Gapuk, Nurdin mengatakan bahwa, realisasi program Rp1 miliar per desa ini dinilai sebagai jawaban konkret di tengah kekhawatiran para kepala desa se-Lombok Barat.
Sebelumnya, para kades merasa pesimis menyusul adanya pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengalihan fokus anggaran ke sektor lain, seperti Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut sempat memicu stagnasi pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar.
“Jujur, tadinya kami sempat pesimis. Mengingat alokasi dana desa yang terpangkas, desa seolah kehilangan arah dan ruhnya karena perencanaan yang disusun bersama masyarakat terancam tidak bisa terealisasi dengan program 1 Miliar per desa dari pak bupati ini menjadi solusi. Dan pak Bupati dan Wabup hero-nya (pahlawan-nya) kami (para kades),” lanjut Nurdin.
Di Desa Gapuk sendiri, total anggaran yang tertuang dalam DPA sebesar Rp5,089 miliar, anggaran ini terbagi untuk 10 item kegiatan yang ada dilaksanakan, berhubungan dengan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, dan program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau mengacu pada kamus usulan kemarin, insyaAllah di 2027 mendatang, 100 persen usulan dari Musrebang dusun yang dibawa ke Musrenbang desa akan terakomodir secara total,” ujarnya.
Kehadiran program unggulan dari Bupati Lombok Barat ini pun disambut baik sebagai solusi atas kebuntuan anggaran tersebut. “Skema ‘Sejahtera dari Desa’ kami anggap mampu memberikan ‘darah baru’ bagi pembangunan di tingkat desa,” ujarnya.
Dengan adanya kepastian anggaran melalui skema ini, Pemerintah Desa Gapuk mengaku lebih percaya diri dalam mengawal aspirasi warga. Prioritas pembangunan yang selama ini tertunda diharapkan dapat segera rampung guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. (her)
