Taliwang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Capaian tersebut merupakan ke-12 yang diraih secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi NTB di Mataram, Senin (25/5). Agenda tersebut diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilanjutkan dengan penyerahan LHP kepada pemerintah daerah se-NTB.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Suparwadi, dalam paparannya menyampaikan masih terdapat sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan pada beberapa pemerintah daerah di NTB. Meski demikian, Kabupaten Sumbawa Barat dinilai memiliki capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang cukup baik.
Menurut Suparwadi, Tingkat Penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 89,32 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata PTLRHP Provinsi NTB yang tercatat sebesar 83,94 persen.
Selain Kabupaten Sumbawa Barat, BPK juga memberikan opini WTP kepada sejumlah daerah lain, yakni Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah yang mewakili kepala daerah se-NTB, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan BPK. “Karena itu, saya atas nama seluruh kepala daerah yang hadir hari ini menyatakan komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan sesuai action plan yang telah disusun,” katanya.
Bupati Amar menilai opini BPK bukan sekadar predikat administratif, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, capaian WTP harus diiringi dengan upaya perbaikan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Kita tidak boleh berhenti pada capaian predikat semata, tetapi harus memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD kabupaten/kota se-NTB, para bupati dan wali kota, wakil kepala daerah, pejabat struktural BPK RI Perwakilan NTB, auditor BPK, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.(bug)
