ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Ni Luh Arini, menyoroti wacana penerapan aturan berpakaian atau dress code tertentu di lingkungan sekolah yang menggelar acara perpisahan dinilai dapat menambah beban ekonomi bagi para orang tua siswa, khususnya dari kalangan kurang mampu.
Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan penyeragaman atau aturan berpakaian khusus sebaiknya dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ia menilai kebutuhan utama dalam dunia pendidikan seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas belajar dan kedisiplinan, bukan pada aspek penampilan yang berlebihan.
“Kalau saya melihat sih, kayaknya malah lebih memberatkan orang tua, khususnya yang tidak mampu,” ujar Arini kepada Suara NTB.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, aturan yang terlalu rinci mengenai penampilan siswa dikhawatirkan justru menyerupai budaya luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Mataram.
Menurutnya, kesederhanaan tetap harus menjadi prinsip utama dalam penerapan kebijakan pendidikan di sekolah. Ia menilai sekolah tidak perlu menerapkan aturan yang terkesan berlebihan hingga mengarah pada kewajiban berpakaian tertentu yang membutuhkan biaya tambahan.
“Ya sederhana saja. Kalau saya melihat, kok seperti di luar negeri begitu. Bukan budaya kita juga,” katanya.
Arini juga menyinggung persoalan biaya yang kemungkinan harus ditanggung wali murid apabila aturan tersebut diterapkan, terutama jika sekolah mewajibkan penggunaan pakaian atau atribut tertentu di luar seragam yang telah ada saat ini.
“Dari kostumnya, harus dress code, itu kan butuh biaya,” ujarnya.
Selain itu, Arini meminta agar Dinas terkait dapat lebih tegas dalam mengawasi kebijakan pendidikan sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, penerapan aturan di sekolah tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan siswa maupun orang tua.
Arini berharap setiap kebijakan yang diterapkan di lingkungan pendidikan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial.
“Artinya, pembatasan atau aturan boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini. (fit)
