Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) memastikan seluruh desa akan memiliki fasilitas pengelolaan sampah pada tahun 2026. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab KSB menyiapkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa.
Kepala DMPD KSB, Abdul Hamid mengatakan, sebanyak 51 desa diarahkan membangun bank sampah baru, sementara tujuh desa lainnya akan melakukan revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang telah ada sebelumnya. “Semua desa kita dorong memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Tahun ini ada 51 desa yang akan membangun bank sampah dan tujuh desa melakukan revitalisasi TPS 3R,” katanya, Jumat (29/5).
Ia menjelaskan, setiap desa yang membangun bank sampah disiapkan anggaran yang bersumber dari BKK rata-rata sebesar Rp150 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan workshop, pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan sumber daya manusia (SDM) pengelola, hingga modal usaha atau operasional awal.
Sementara itu, untuk desa yang melakukan revitalisasi TPS 3R, pemerintah menyiapkan anggaran berkisar Rp150 juta-Rp200 juta melalui skema BKK.
Dalam pelaksanaannya, Hamid mengatakan, pengadaan lahan untuk pembangunan bank sampah diarahkan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diwajibkan menyediakan lahan minimal seluas dua are untuk lokasi fasilitas tersebut.
Abdul Hamid menegaskan, DMPD akan melakukan pendampingan penuh kepada desa mulai dari tahap perencanaan hingga operasional fasilitas pengelolaan sampah.
Menurutnya, pada tahap persiapan akan mendampingi desa dalam penyusunan proposal dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya, DMPD juga akan memfasilitasi pelatihan operator bank sampah maupun petugas TPS 3R, agar fasilitas yang dibangun dapat berjalan optimal. “Pendampingan dilakukan dari awal sampai operasional. Jadi desa tidak dilepas begitu saja,” tandasnya. (bug)
