Mataram (Suara NTB) – Hilirisasi ayam di Serading, Kabupaten Sumbawa masih tertahan meski proyek pengembangan industri peternakan yang melibatkan PT Berdikari itu telah memasuki tahap groundbreaking sejak Februari lalu. Hingga akhir Mei, pembangunan fisik belum berjalan akibat belum tuntasnya skema pemanfaatan lahan antara Pemprov NTB dan perusahaan tersebut.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady mengatakan proses pengembangan kawasan peternakan terintegrasi itu masih terkendala status aset dan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah NTB dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Berdikari.
“Yang aset kita di Serading itu, masih sertifikatnya atas nama Departemen Pertanian. Nah sekarang kita balik nama dulu, kita balik nama ke provinsi dulu,” ujarnya pada Suara NTB, pekan kemarin.
Menurutnya, PT Berdikari menginginkan kepemilikan lahan melalui skema pembelian atau hibah. Namun opsi tersebut dinilai sulit dilakukan karena terbentur aturan pengelolaan aset daerah. “Hibah itu, nggak boleh Pemda itu menghibahkan kepada BUMN. Kemudian kalau beli, nggak ada ceritanya BUMN itu menjual asetnya,” sambungnya.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Pemprov NTB mengusulkan skema kerja sama antara BUMD dan BUMN. Lahan Serading nantinya akan dimasukkan sebagai penyertaan modal pemerintah provinsi kepada BUMD, kemudian BUMD menjalin kerja sama bisnis dengan PT Berdikari.
“Nanti aset kita itu yang di Serading itu, kita masukkan di penyertaan modal ke BUMD kita, nah baru BUMD kerja sama sama BUMN. Itu yang paling aman,” jelasnya.
Meski usulan tersebut telah disampaikan kepada PT Berdikari dan mendapat pembahasan awal bersama Gubernur NTB, hingga kini belum ada keputusan final dari perusahaan pelat merah tersebut. “Sudah didiskusikan, tapi belum ada keputusan,” tambahnya.
Kondisi itu membuat proyek hilirisasi yang digadang-gadang menjadi pengungkit ekonomi peternakan NTB belum menunjukkan perkembangan fisik di lapangan. Padahal proyek tersebut merupakan bagian dari investasi yang didukung pendanaan Danantara dan ditargetkan mulai dibangun tahun ini. “Yang jelas kan perintahnya itu tahun ini harus dibangun. Tapi ini kan bisnis. Bukan APBN,” ucapnya.
Di tengah belum tuntasnya persoalan lahan Serading, Pemprov NTB juga telah menawarkan lima alternatif lokasi di Kabupaten Sumbawa, baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu lokasi yang dinilai paling potensial berada di kawasan Kerekeh karena jauh dari permukiman dan memiliki ketersediaan air yang memadai.
Meski demikian, hingga saat ini keputusan investasi masih menunggu kepastian dari PT Berdikari. Akibatnya, agenda hilirisasi peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor peternakan NTB masih berjalan di tempat.
“Di Sumbawa lahan kita banyak. Seumpama di Serading enggak jadi, kan masih banyak lahan yang lain yang kota tawarkan,” pungkasnya. (era)
