POLEMIK seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Indayana, beserta dua orang wakilnya oleh aparat penegak hukum menjadi perhatian banyak pihak. Melihat fakta tersebut, tokoh masyarakat NTB, Dr. H. Moh Ali Bin Dachlan yang akrab disapa Ali BD dengan tegas menyatakan bahwa mustahil program tersebut bisa menghadirkan makanan bergizi bagi anak sekolah.
“Di balik proyek ini, jangan pernah berharap ada makanan bergizi. Ini sudah menjadi lahan bancakan korupsi bergotong royong,” ujar Ali BD dalam pernyataannya, Kamis (4/6/2026).
Penangkapan Dadan dan dua wakilnya itu mengejutkan publik, mengingat BGN selama ini dikenal sebagai lembaga yang mengelola ribuan dapur yayasan. Lembaga tersebut bertugas menyediakan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun alih-alih bergizi, makanan yang disalurkan justru dinilai kurang gizi dan merugikan para penerima manfaat.
Ali BD mengkritik keras praktik di balik program MBG. Menurutnya, proyek ini telah menjelma menjadi “bancakan” bagi para ahli proyek di negeri ini, mulai dari pejabat pemerintahan, pimpinan partai, anggota legislatif, hingga kalangan yang terafiliasi dengan jabatan-jabatan tersebut.
Lebih ironis lagi, terungkap bahwa Kepala BGN baru-baru ini diberi bintang jasa oleh Presiden. “Seharusnya presiden lebih berhati-hati dalam memberi bintang jasa. Biasanya penghargaan diberikan kepada orang yang berjasa luar biasa, yang dinilai oleh tim yang bekerja rapi dan sangat teliti. Kali ini presiden terlalu royal,” tegas Ali BD.
Ia menyindir bahwa bintang jasa yang diberikan justru ibarat bintang jatuh. “Dalam astronomi, bintang jatuh adalah meteor yang memasuki orbit bumi dan bisa berbahaya jika serpihannya mengenai manusia atau pemukiman. Ironisnya, ‘bintang’ yang diberikan kepada pejabat BGN ini tidak membawa kebaikan, melainkan simbol dari praktik koruptif,” imbuhnya.
Sementara itu, beredar desas-desus kuat di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Lombok dan lebih spesifik lagi di Lombok Timur, tentang adanya praktik jual beli titik dapur program MBG. “Jika itu benar, jangan berharap makanan bagi anak sekolah akan bergizi, karena untung atau laba bagi pengusaha telah terkuras calo dan petugas BGN terlebih dahulu,” tegas Ali BD.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat hukum untuk mengusut tuntas jaringan korupsi di lingkungan BGN. Selain itu, mekanisme pemberian bintang jasa yang dinilai tidak tepat sasaran juga diharapkan segera dievaluasi. (rus)
