RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB kembali mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setelah ditemukan adanya utang senilai Rp234 miliar di tahun 2024 lalu. Di tahun 2025 ini, BPK kembali menemukan adanya masalah keuangan berupa kelebihan bayar hingga Rp611 juta lebih.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Pemprov NTB, dalam hal ini RSUD NTB segera mengembalikan kelebihan bayar tersebut guna mengoptimalkan kembali kas daerah.
Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Provinsi NTB, Asrul Sani memastikan pihaknya akan segera menuntaskan temuan BPK tersebut. Termasuk juga memastikan tidak ada lagi kekeliruan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami dengan RSUD Manambai itu sekitar Rp600 juta. Yang Rp5 miliaran itu di banyak OPD, bukan hanya di kami,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (5/6/2026).
Kelebihan pembayaran ini, sambungnya ada pada biaya perjalanan dinas, penyediaan operasional. Sementara, untuk kelebihan pembelian obat-obatan, pihaknya belum memastikan. “Kalau untuk obat-obatan, saya belum cek,” ucapnya.
Untuk memastikan tidak ada lagi temuan-temuan baru di RSUD di tahun ini dan seterusnya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur itu mengaku akan lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Merevisi rencana bisnis, hingga disiplin terhadap rencana bisnis yang sudah berjalan.
Sebelumnya, BPK RI Perwakilan NTB menemukan rentetan masalah keuangan di NTB.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2025, total temuan BPK di NTB mencapai puluhan miliar. Sejumlah masalah keuangan yang ditemukan didominasi oleh kelebihan belanja barang dan jasa.
Ketua BPK RI, Isma Yatun membeberkan masalah keuangan tersebut ditemukan 15 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dua di antaranya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di NTB, yakni RSUD Provinsi dan RSUD Manambai di Sumbawa. Beberapa temuan kelebihan pembayaran juga ditemukan di SMA dan SMK, dan di Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). “Temuan kelebihan belanja barang dan jasa di 15 SKPD, dua BLUD, dan 34 sekolah,” ujarnya. (era)
