ANGGOTA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Adi Bagus Karya Putra menyampaikan, penyedian fasilitas kesehatan layak difabel di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendesak dilakukan. Mengingat, hampir semua fasilitas kesehatan yang ada saat ini di Loteng dinilai belum layak difabel. Pemerintah daerah pun diminta agar lebih serius dan menjadikan penyediaan fasilitas layak difabel sebagai program prioritas ke depan.
Penegaskan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Loteng Adi Bagus Karya Putra, kepada Suara NTB, Jumat (12/6). Ia mengatakan, penyedian fasilitas kesehatan layak difabel penting adanya. Untuk memastikan semua fasilitas kesehatan di Loteng bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk para penyandang disabilitas.
Pasalnya, tidak boleh pemerintah daerah kemudian terkesan membeda-bedakan pelayanan bagi masyarakatnya. Apalagi itu berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pelayanan Kesehatan. “Menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan fasilitas Kesehatan yang layak. Terutama lagi bagi kalangan difabel,” ujarnya.
Sebelumnya, studi yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB bersama Fitra NTB sejak tahun 2025 hingga 2026 di enam puskesmas di Loteng menunjukkan belum ada satu pun puskesmas yang bisa dinyatakan layak difabel. Di puskesmas yang menjadi sampel, fasilitas penunjang bagi kalangan difabel memang sudah ada tersedia. Tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar yang ada. Sehingga masih menyulitkan penyandang difabel ketika mengakses layanan kesehatan.
Bahkan untuk fasilitas layanan yang paling dasar seperti meja layanan, kursi tunggu hingga fasilitas toilet. “Dari studi yang kita lakukan, memang sudah ada beberapa fasilitas pendukung bagi penyandang difabel. Tapi belum memenuhi standar. Jadi kami penyandang difabel masih kesulitan Ketika mengakses layanan Kesehatan di puskemas yang ada,” ungkap Ketua HWDI NTB Sri Sukarni, dalam keteranganya pers pekan Kemarin.
Dikatakanya, untuk menyediakan fasilitas layak difabel tersebut sebenarnya tidak butuh anggaran yang besar. Perkiraannya antara Rp200 juta sampai RP300 juta untuk satu puskesmas. Artinya, tinggal kemauan dan komitmen pemerintah daerah saja untuk bisa menghadirkan fasilitas Kesehatan yang layak bagi difabel tersebut.
“Ketika pemerintah mampu menghadirkan fasilitas kesehatan layak difabel, pada dasarnya pemerintah juga sedang menyiapkan fasilitas kesehatan bagi semua kalangan. Karena yang normal juga tetap bisa menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Terkait hasil studi HWDI NTB tersebut, lanjut Adi Bagus, itu akan menjadi tambahan bahan pembahasan dengan pemerintah daerah nantinya. Baik itu saat Rapat Dengar Pendapatan (RDP) maupun dalam rapat-rapat pembahasan program, khususnya dengan Dinas Kesehatan (Dikes) yang memang menjadi mitra Komisi IV DPRD Loteng. Harapannya, ke depan arah kebijakan dalam penyedian fasilitas kesehatan oleh Pemkab Loteng bisa lebih berpihak kepada kalangan difabel.
Dengan begitu semua fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintah daerah bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk kalangan difabel tentunya. “Kalau masalah anggaran sebenernya tidak menjadi soal. Selama ada komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mau menghadirkan fasilitas Kesehatan layak difabel. Semua skema anggaran bisa dipakai,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini. (kir)
