Taliwang (Suara NTB) – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanifah menekankan pentingnya validasi data calon penerima bantuan pemerintah, agar program tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Supaya tepat sasaran sebuah program, data valid adalah kuncinya,” tegas Wabup di acara Forum Yasinan Pemda KSB, Kamis (11/6) malam.
Menurut Wabup, data yang bersumber dari Agen Gotong Rotong (AGR) perlu diverifikasi dan dibahas terlebih dahulu melalui musyawarah sebelum dijadikan dasar penentuan penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan program bantuan.
“Kita sepakati bersama bahwa setiap data yang ada di AGR harus dipilah terlebih dahulu dan dirembukkan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” cetusnya.
Ia mengatakan, apabila dalam proses musyawarah masih terdapat perbedaan pendapat terkait calon penerima bantuan, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memperoleh penjelasan dan solusi.
Wabup mencontohkan, jika suatu program memiliki kuota 100 penerima yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sementara dalam data tersebut hanya terdapat 70 warga kategori desil 1. Maka sisa kuota perlu dibahas melalui musyawarah untuk menentukan warga lain yang benar-benar layak menerima bantuan.
“Melalui kesepakatan bersama, kita bisa memilah masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan, sehingga program tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” ujarnya.
Selanjutnya Wabup mengingatkan pentingnya mengedepankan rasa keadilan dan kepedulian sosial dalam menentukan penerima bantuan. Menurutnya, setiap keputusan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan dan disepakati bersama tanpa ada intervensi.(bug)
