Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, menetapkan tiga program prioritas pada 2026 untuk memperkuat pengelolaan persampahan dan kebersihan kota. Program tersebut meliputi peningkatan pengelolaan sampah, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
Kepala DLH Kota Bima, Syahrial Nuryadin mengatakan tiga program tersebut menjadi fokus utama yang akan dikerjakan tahun ini. Penetapan target dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia, namun tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tiga poin ini yang kami fokuskan di tahun 2026 karena memang keterbatasan anggaran. Kami tidak ingin target yang muluk-muluk sekali. Minimal ini yang menjadi dasar dulu pengelolaan sampah bisa terlayani,” ujarnya, Senin (15/6).
Pada sektor pengelolaan sampah, DLH menargetkan peningkatan capaian layanan dari sekitar 12 persen menuju target nasional sebesar 30 persen. Dalam waktu dekat, pihaknya berupaya meningkatkan target tersebut hingga mencapai 20 persen.
Selain itu, peningkatan nilai Adipura juga menjadi salah satu target yang ingin dicapai. Saat ini, nilai Adipura Kota Bima berada di angka 41 persen. DLH berharap capaian tersebut dapat meningkat menjadi 50 persen, sementara standar penilaian Adipura berada di angka 60 persen.
Syahrial mengatakan pembangunan TPS3R juga menjadi salah satu program strategis untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Lokasi pembangunan diprioritaskan di Kecamatan Rasanae Barat karena menjadi wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Bima.
“Kemudian yang kedua, target di tahun 2026 ini bagaimana TPS3R itu terbentuk, terbangun, karena memang wilayah Rasanae Barat itu adalah penyumbang sampah terbesar, itu yang jadi target utama kami di tahun 2026,” katanya.
Selain pembangunan TPS3R, pihaknya juga memprioritaskan penyusunan Perwali tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai langkah mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.
Di tengah pelaksanaan berbagai program tersebut, pihaknya masih menghadapi tantangan pada aspek operasional akibat keterbatasan anggaran. Syahrial mengungkapkan, alokasi anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM), biaya operasional, dan gaji pegawai saat ini baru tersedia hingga Agustus 2026.
“Untuk diketahui bahwa saat ini di tahun 2026, anggaran untuk BBM kami operasional itu baru disetujui sampai bulan 8, begitupun operasional itu baru sampai bulan 8, gaji pegawai kami baru sampai bulan 8. Jadi untuk bulan 9 sampai 12 ini kami masih meraba-raba ini, mudah-mudahan ada transfer ke daerah bisa normal kembali, bisa terakomodir semua nanti sampai bulan 12,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Pihaknya masih mengupayakan agar kebutuhan operasional hingga akhir tahun dapat terpenuhi melalui normalisasi transfer ke daerah.
Syahrial mengakui, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga semangat para petugas kebersihan di tengah keterbatasan. Karena itu, ia terus mendorong seluruh jajarannya untuk tetap bekerja dengan penuh dedikasi.
“Satu yang saya pesan adalah kita melayani sampah dari masyarakat ini jangan lihat capeknya tapi lihat nilai ibadah yang kita dapat. Uang gaji hanya 1,5 juta, tapi nilai ibadah yang kita dapat dari kita melayani ini akan jauh lebih besar dari nilai gaji yang kita terima, itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman saya,” tandasnya. (hir)
