Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) RI. Kendati kembali memperoleh prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara beruntung, banyak catatan kritis yang disampaikan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng. Dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang berlangsung pada Senin (15/6/2026), fraksi-fraksi di DPRD Loteng menyoroti banyak hal untuk dibenahi. Mulai dari tata kelola aset, parkir hingga penanganan sampah.
Fraksi-fraksi DPRD Loteng menyebutkan meraih prediket WTP dari BPK RI memang penting dan patut diapresiasi. Namun yang tidak kalah penting bagaimana pengelolaan anggaran daerah tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga benar-benar dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri.
Saat ini tingkat ketergangguan keuangan daerah terhadap pusat masih tinggi. Bisa dilihat dari masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Loteng yang baru mencapai 18 persen. Di mana dari sekitar Rp2,9 triliun realisasi capaian APBD tahun 2025 lalu, PAD Loteng baru tercapai Rp545 miliar.
Hal itu berpotensi jadi masalah ketika ada perubahan kebijakan soal transfer keuangan ke daerah dari pemerintah. Maka peningkatan PAD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan, agar bisa mengurangi ketergantungan kepada keuangan pusat.
Memang jika dilihat dari target PAD, capaian tersebut sudah melampaui target. Namun belum menggambarkan potensi PAD Loteng secara menyeluruh. Belum maksimalnya pengelolaan aset yang bisa menjadi sumber PAD hingga pengelolaan parkir yang banyak terjadi kebocoran jadi tantangan tersendiri.
Belum lagi bicara soal potensi PAD dari sektor pariwisata, PBB dan sumber pendapatan lainnya yang sejauh ini belum terkelola dengan maksimal. “Soal parkir misalnya, pendapatan terbesar hanya berasal dari restribusi parkir bandara. Sisanya, dengan asumsi ada 100 titik parkir di Loteng, satu titik parkir hanya menyumbang sekitar Rp9.000 per hari. Ini tentu cukup mengagetkan sebab seperti tidak masuk akal,” ungkap juru bicara Fraksi Partai NasDem Lalu Galih Setiawan.
Artinya, pemerintah daerah harus melakukan kerja-kerja yang keras lagi dan inovatif. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program seperti digitalisasi dan perbaikan sistem tata kelola, termasuk optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di semua potensi PAD. Termasuk juga dalam menggali potensi-potensi PAD baru. Itu penting dalam mendukung kemandirian dan memperkuat kemampuan fiskal daerah ditengah efisiensi dari pemerintah pusat.
Aspek belanja daerah juga tidak luput dari perhatian fraksi-fraksi DPRD Loteng. Masih jomplangnya besaran alokasi belanja tidak langsung dengan belanja langsung atau belanja modal jadi catatan serius untuk belanja operasi misalnya, itu mencapai Rp2,109 triliun. Sementara belanja modal hanya sebesar Rp345,14 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar APBD Loteng sejauh ini masih digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan daerah. Berbanding terbalik dengan alokasi anggaran untuk mendukung investasi pembangunan jangka panjang.
Sehingga ke depan Pemkab Loteng juga didorong melakukan penataan struktur belanja. Supaya porsi belanja yang bersifat produktif semakin meningkat. Terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainya.
“Khususnya untuk infrastruktur jalan, pemerintah daerah hendaknya perlu memikirkan tambahan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten, teruama diwilayah perbatasan. Mengingat karena kondisi jalan kabupaten saat ini sangat jauh dari kelayakan yang secara tidak langsung menjadi cerminan buruk dimata masyarakat dan daerah-daerah lainnya di NTB,” ungkap juru bicara Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat (Ampera) Suhaidi, S.H., di kesempatan yang sama.
Terhadap berbagai catatn kritis dan evaluatif tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., dalam rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (17/6/2026), menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD Loteng. Menurutnya berbagai catatan evaluatif, usul serta saran tersebut akan menjadi penyemangat langkah bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekaligus bahan evaluasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jauh lebih baik lagi kedepanya. “Khusus terkait peningkatan PAD, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku koordinator PAD, pemerintah daerah akan terus melakukan langkah progresif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Maupun upaya peningkatan pengelolaan retribusi daerah oleh opd terkait lainya,” jawab Nursiah. (kir/*)
