Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), di Kantor Gubernur NTB.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan, dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang berfokus pada substansi, kinerja, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB atas masukan, pemikiran, dan kritik konstruktif yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat langkah-langkah pembenahan pemerintahan ke depan.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang secara rutin memberikan masukan, pemikiran, baik secara resmi maupun dalam komunikasi sehari-hari. Banyak hal baru yang menjadi tantangan bagi kami, dan itu semua akan memperkuat upaya-upaya kami ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi pemerintahan masih cenderung terlalu fokus pada aspek administratif, sementara substansi pelayanan publik sering kali belum menjadi orientasi utama. Padahal, menurutnya, administrasi seharusnya menjadi alat untuk melayani substansi, bukan justru menghambat tujuan pembangunan.
“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah, tujuan harus kalah, karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Karena itu, Gubernur Iqbal menilai pemerintahan ke depan harus lebih lincah, adaptif, dan memiliki agility dalam merespons perubahan yang sangat cepat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bekerja dengan pola lama yang terlalu kaku dan prosedural.
“Perubahan terjadi sangat cepat. Kalau kita hanya fokus pada administrasi, kita tidak akan pernah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi. Kita membutuhkan pemerintahan yang agile, pemerintahan yang lincah, adaptif, dan mampu bergerak cepat,” katanya.
Gubernur Iqbal juga memperkenalkan pendekatan coherent government, yaitu pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja layaknya organisasi modern yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang harus dilayani.
“Pemerintahan ini harus dijalankan dengan orientasi pelayanan. Kita harus sadar siapa yang kita layani, siapa customer kita, dan kepada siapa seluruh kerja-kerja pemerintah ini ditujukan. Jawabannya adalah rakyat. Karena itu, fokus utama kita haruslah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk melakukan refocusing program dan anggaran. Karena itu, pemerintah provinsi bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar lebih terfokus pada agenda-agenda prioritas.
Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan NTB ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini, kata Gubernur Iqbal, akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, sementara sektor-sektor lainnya harus dirancang untuk menopang dan memperkuat pencapaian tiga prioritas tersebut.
“Kita butuh refocusing. Karena itu kami mendorong agar kamus program dan menu kegiatan segera dituntaskan, sehingga pembahasan bersama DPRD menjadi lebih mudah dan semua program yang dirancang bisa selaras dengan visi pemerintahan. Pada akhirnya, kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata,” jelasnya.
Ia menggambarkan ketiga sektor prioritas itu sebagai formasi utama dalam pembangunan daerah, sementara sektor lainnya berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara bersama-sama.
Menurut Gubernur Iqbal, kejelasan fokus program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat dengan mudah membaca arah kebijakan pemerintah. Ia ingin peta anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Kita perlu menjelaskan arah program dan arah anggaran secara lebih terang, supaya masyarakat bisa melihat dengan mudah bahwa anggaran kita benar-benar fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Dalam penjelasannya terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP patut disyukuri, namun tidak boleh membuat pemerintah merasa puas berlebihan.
Ia menegaskan bahwa opini WTP pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi ketentuan secara administratif dan akuntansi. Namun demikian, WTP belum otomatis menggambarkan kualitas kinerja maupun dampak substansial pembangunan terhadap masyarakat.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini jangan sampai membuat kita bangga berlebihan dan puas berlebihan. WTP itu baru menunjukkan bahwa kita benar secara administratif. Sementara pertanyaan apakah kita sudah benar secara substansi, apakah kinerja kita sudah benar-benar berdampak, itu adalah soal lain yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh WTP,” tegas Gubernur.
Karena itu, pemerintah daerah ke depan ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya baik dari sisi administrasi, tetapi juga kuat dari sisi kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Harapan kita ke depan bukan hanya WTP, tetapi juga bagaimana kinerja kita bagus, substansinya bagus, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih belum cukup lincah dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, budaya kerja birokrasi selama ini masih terlalu terbiasa dengan rutinitas administrasi, sementara orientasi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang belum sepenuhnya tertanam.
“Saya harus mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi masih belum memiliki agility, belum cukup luwes, belum cukup agile. Karena yang terlalu lama dipelajari adalah administrasi, bukan substansi pembangunan. Ini yang sedang kami benahi,” katanya.
Ia pun meminta dukungan dari DPRD NTB agar proses pembenahan birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh eksekutif tanpa dukungan legislatif.
“Kami sedang berubah, kami sedang berbenah. Karena itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian di DPRD. Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran dari legislatif,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, semangat pembenahan tersebut harus menjadi gerakan bersama antara eksekutif dan legislatif, karena pemerintahan pada hakikatnya dijalankan oleh keduanya secara bersamaan.
“Pemerintahan hari ini bukan hanya eksekutif, tetapi eksekutif dan legislatif. Kalau kita berdua berbenah bersama, insyaallah tiga pilar program yang kita cita-citakan akan bisa terwujud,” katanya. (era)
