Giri Menang (Suara NTB) – Proses pembebasan lahan untuk proyek pelebaran Jalan Soekarno-Hatta di Gerung dan Islamic Center serta jalur Babussalam-Kuripan menuju BIZAM terus digenjot Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar). Pemkab menargetkan seluruh proses apraisal selesai pada Juli 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKP) Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, tahapan pengadaan tanah terus berjalan sesuai jadwal. Saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera melakukan pengukuran bidang tanah sebelum proses apraisal rampung.
“Tahapan sudah kami lakukan. Minggu-minggu ini BPN melakukan pengukuran petak. Kami targetkan selesai Juli,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ratnawi menjelaskan, seluruh lokasi proyek, termasuk ruas Jalan Soekarno-Hatta simpang Masjid Baital Atiq, sudah mengantongi Penetapan Lokasi (Penlok). Karena itu, proses kini hanya menunggu penilaian harga tanah oleh tim appraisal independen.
“Semua sudah Penlok. Tinggal apraisal yang menentukan nilai ganti rugi,” katanya.
Ia mengatakan, sebagian warga yang sempat menyampaikan keberatan sebenarnya telah menyetujui rencana pembangunan jalan. Namun, mereka belum sepakat terhadap nilai ganti rugi. Menurutnya, pemerintah tidak dapat menentukan harga sebelum apraisal selesai.
Ratnawi memastikan pemerintah tetap mengikuti seluruh prosedur pengadaan tanah. Apabila muncul penolakan setelah apraisal, penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.”Kalau masih ada yang tidak setuju, kami selesaikan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kejaksaan juga mendampingi seluruh proses pengadaan tanah agar berjalan sesuai ketentuan. Untuk pembebasan lahan tersebut, Pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar. Sementara pembangunan fisik jalan targetnya mulai pada 2027 setelah seluruh lahan selesai dibebaskan.
Proyek Jalur Dua gerung Jangan Harus Tetap Jalan
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengapresiasi percepatan proses pembebasan lahan yang Pemkab lakukan. Ia mengatakan, perkiraannya apraisal selesai dalam dua pekan sehingga proses pembebasan lahan dapat segera dituntaskan.
Fauzi mengakui penolakan dari sebagian warga merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya pemerintah tetap memiliki mekanisme hukum agar proyek strategis tersebut tidak terhambat. “Kalau ada yang tetap menolak, prosedurnya sudah ada. Proyek tetap harus berjalan,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas PUPRPKP mempercepat penyelesaian pembebasan lahan. Menurutnya, anggaran sudah tersedia sehingga pemerintah harus segera meningkatkan serapan sebelum APBD Perubahan. “Kami minta progres yang sudah bagus ini terus ditingkatkan,” tegasnya.
DPRD Lobar juga mengingatkan proses pembebasan lahan tidak boleh berlarut. Dewan menilai keterlambatan berpotensi menaikkan harga tanah dan membebani anggaran daerah. Selain itu, ketidakpastian pembebasan lahan juga dapat merugikan warga yang telah bersiap melakukan relokasi. (her)
