Mataram (Suara NTB) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara telah mencapai Rp2,93 triliun atau 52,34 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi Rp9,67 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan APBN masih berperan sebagai penyangga (shock absorber) sekaligus penggerak perekonomian daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari, mengatakan kinerja fiskal hingga akhir Mei mencerminkan efektivitas APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah.
“Hingga 31 Mei 2026, pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp2.927,8 miliar atau 52,34 persen dari target. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp9.672,51 miliar atau 40,84 persen dari pagu yang dialokasikan. Hal ini menegaskan peran APBN sebagai shock absorber sekaligus stimulus penggerak roda ekonomi regional,” ujarnya, Senin, 29 Juni 2026.
Ratih menjelaskan, penerimaan perpajakan mencapai Rp1,126 triliun atau tumbuh 9,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan tersebut masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp588,75 miliar dengan kontribusi 52,29 persen, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp267,24 miliar atau 22,41 persen.
Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang masih terjaga. Dari sisi lapangan usaha, penerimaan terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan sebesar 38,75 persen, perdagangan 17,47 persen, dan jasa keuangan 8,59 persen.
Kinerja paling mencolok terjadi pada sektor kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan mencapai Rp1,446 triliun, didorong melonjaknya penerimaan Bea Keluar yang tumbuh hingga 8.137,58 persen secara tahunan.
Lonjakan tersebut dipicu tingginya ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026. Selain itu, penerimaan cukai juga meningkat 10,5 persen, meskipun Bea Masuk mengalami penurunan akibat berkurangnya impor bahan baku dan barang modal sektor pertambangan.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp355,66 miliar atau 49,16 persen dari target. Pertumbuhan terutama ditopang peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari layanan rumah sakit dan sektor pendidikan.
Di sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan belanja sebesar Rp3,10 triliun atau 32,46 persen dari pagu. Pertumbuhan tertinggi berasal dari belanja modal yang melonjak 342,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah.
Belanja pegawai dan belanja barang juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 25,86 persen dan 27,89 persen. Adapun belanja bantuan sosial mengalami penurunan seiring penyesuaian kebijakan pemerintah pusat.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp6,57 triliun atau 46,49 persen dari pagu. Meskipun secara nominal mengalami kontraksi 14,60 persen dibandingkan tahun lalu akibat turunnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, penyaluran DAK Nonfisik justru meningkat 42,68 persen.
Ratih mengatakan peningkatan DAK Nonfisik memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat karena digunakan untuk mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), hingga pembayaran tunjangan profesi guru.
Menurutnya, APBN juga terus menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program strategis nasional di NTB. Hingga Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun dengan menjangkau sekitar 1,89 juta penerima manfaat.
Selain itu, sebanyak 1.172 Koperasi Desa Merah Putih di NTB telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat telah mulai beroperasi di lima lokasi.
Ratih menegaskan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap inklusif dan berkelanjutan sepanjang 2026.
“APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas nasional,” pungkasnya. (bul)
