PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali berjuang mengamankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah keterbatasan fiskal daerah. Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mengungkapkan pihaknya telah meminta bantuan kepada Gubernur NTB untuk menutup kekurangan anggaran iuran BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp34 miliar.
Kebutuhan anggaran untuk jaminan kesehatan di Lotim pada 2026 mencapai sekitar Rp120 miliar. Pemkab Lotim telah mengalokasikan dana sebesar Rp96 miliar melalui APBD untuk menanggung iuran 275.342 peserta. Jumlah ini masih kurang sekitar Rp26 miliar dari total kebutuhan, sehingga pemerintah daerah mengajukan harapan agar Pemprov NTB dapat memberikan bantuan.
“Yang jelas ada bantuan dari gubernur untuk infrastruktur dan lain-lain,” ujar Bupati Haerul Warisin menjawab media di gedung DPRD Lotim, Senin (6/7/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov NTB disebut-sebut mengalokasikan bantuan. “Warga Lotim ini kan juga masyarakatnya Gubernur NTB,” ucapna
Selain mengandalkan bantuan provinsi, Bupati Haerul Warisin juga telah menemui Menteri Sosial (Mensos) RI untuk membahas komitmen mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan adanya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap 130.000 warga Lotim yang berpotensi menambah beban APBD hingga Rp50 miliar jika tidak diambil alih pemerintah pusat.
Pemkab Lotim telah mengalokasikan anggaran yang terus meningkat untuk BPJS Kesehatan, dari Rp86 miliar pada 2025 menjadi Rp132 miliar pada 2026. Saat ini, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Lotim mencapai 79,12% dari total sekitar 1,15 juta peserta, masih di bawah syarat UHC Prioritas sebesar 80 persen.
Pemkab Lotim saat ini tengah berupaya mengejar target keaktifan kepesertaan JKN sebesar 80 persen. Dari total 1.451.250 jiwa penduduk Lotim, kepesertaan BPJS Kesehatan tercatat mencapai 1.457.885 jiwa. Tingkat keaktifan 79,12 persen. Sedangkan tidak aktif dari semua segemen mencapai 304.452 jiwa. Khusus yang dinonaktifkan dari kepesertaan JKN PBI APBN 235 ribu. (rus)
