Giri Menang (Suara NTB) – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) masih rendah. Serapan anggaran Pemkab hingga triwulan I baru mencapai 28 persen. Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan Pemkab ditegur oleh Kemendagri, sehingga OPD-OPD pun diminta untuk melakukan percepatan.
Rendahnya serapan anggaran ini menjadi atensi Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha, pada Rapat Pimpinan pekan lalu. Dikonfirmasi media terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lobar, Deny Arif Nugroho mengatakan, hingga triwulan pertama tahun ini realisasi indikator kinerja dan anggaran baru 28 persen.
“28 persen capaian indikator kinerja dan capaian anggaran seluruh program OPD,” kata Deny, Selasa (7/7/2026).
Hal ini juga telah dilaporkan oleh OPD bahwa saat ini sedang dalam proses persiapan lelang. “Bulan Juli ini insyaallah mulai pelaksanaan kegiatannya,” imbuhnya.
Dari hasil evaluasi capaian triwulan I ini, semua OPD didorong melakukan percepatan. Termasuk program Rp1 miliar per desa. Sesuai arahan pimpinan kepada semua OPD untuk lebih progresif lagi. “Karena kita sudah ditegur sama Kemendagri untuk diminta melakukan percepatan-percepatan belanja daerah,” tegasnya.
Jika dinilai dari pencapaian PAD, kata Deny, dinilai sudah bagus. Hanya tinggal realisasi belanja yang perlu didorong kembali kepada semua OPD. Untuk itu, Bupati pun telah memanggil semua OPD-OPD besar seperti PU, Dikes, Dikbud untuk segera melakukan percepatan.
Lebih lanjut dikatakan, untuk percepatan OPD didorong pada triwulan II ini agar pertengahan bulan Juli ini bisa lebih progresif capaiannya. Pihaknya pun tengah menyusun strategi agar OPD bisa melaporkan capaian bulanan bukan per tiga bulan. (her)
