Tanjung (Suara NTB) – Distribusi air bersih untuk masyarakat Gili Meno hingga awal bulan Juli 2026 sudah mencapai 66,6 persen. Dari pagu anggaran Rp200 juta atau setara 120 trip, BPBD Kabupaten Lombok Utara telah menyuplai air mencapai 80 trip.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST., MT., Rabu (8/7/2026). Diakuinya, distribusi air untuk warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, sudah berjalan selama dua bulan (Mei-Juni). Setiap bulannya, rata-rata alokasi air bersih bulanan mencapai 40 trip.
“Perkiraan kami, sisa 40 trip hanya cukup sampai bulan Juli. Bulan berikutnya mulai Agustus, September dan Oktober, sudah tidak ada anggaran yang bisa dieksekusi,” ungkap Zaldy.
Disebutkannya, pagu anggaran air bersih untuk warga Gili Meno yang dikelola BPBD KLU sebesar Rp200 juta. Angka ini jauh berkurang dibandingkan alokasi serupa melalui Dinas PUPR tahun 2025 lalu sebesar Rp700 juta.
Kalak BPBD menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan unsur terkait di pemerintah daerah terkait kekosongan distribusi setelah bulan Juli. Pasalnya, analisis BMKG mencatatkan prediksi el nino ekstrim akan terjadi pada Agustus, September, dan Oktober 2026. Krisis air bersih pada periode tersebut agar disikapi oleh Pemda dengan menyiapkan langkah-langkah taktis.
Zaldy menyatakan, berdasarkan pengalaman distribusi yang sudah berjalan sejak dua bulan lalu, BPBD hanya dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga. Air bersih tersebut tidak diperuntukkan bagi perhotelan kendati beberapa pengusaha sudah melayangkan kontak ke BPBD.
“Prioritas kita adalah warga karena air ini merupakan bantuan sosial. Beberapa pelaku usaha perhotelan beberapa kali meminta, tapi tidak bisa kita penuhi,” ujarnya.
Pengusaha Diarahkan ke PDAM Terkait Air Bersih untuk Gili Meno
Zaldy menyambung, Pemda Lombok Utara tidak bisa menutup mata terhadap kebutuhan air bersih di kalangan pelaku usaha pariwisata Gili Meno. Namun demikian, pemenuhan air bersih tidak bisa dilayani oleh BPBD melainkan oleh PDAM KLU selaku perusahaan pemerintah yang berwenang memperjualbelikan air bersih.
“Teman-teman pengusaha kita arahkan supaya berkoordinasi dengan PDAM. Bagaimana teknis distribusi, harga air, dan volumenya, bisa dibicarakan. Kita juga berharap PDAM tidak kaku menyikapi situasi krisis air perhotelan di Gili Meno,” tegasnya.
Lebih lanjut, BPBD Lombok Utara juga perlu menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi puncak kekeringan yang berpotensi melanda Dusun-dusun di wilayah daratan Lombok Utara. Siklus permintaan air bersih yang masih terjadi setiap tahun ini diproyeksikan mulai meningkat pada bulan Agustus mendatang.
Dalam penanganan kekeringan, BPBD KLU akan berpedoman pada dokumen Rencana Aksi yang telah disusun tahun 2024. Dimana penamganan kekeringan tidak hanya dilakukan BPBD saja, tetapi melibatkan stakeholder baik OPD, BUMN/BUMD, TNI, Polri, hingga NGO.
“Kebetulan Jumat pekan ini, kami ada rapat persiapan menghadapi kekeringan 2026 di BPBD Provinsi. Seperti apa model penanganan, akan dipaparkan di sana,” pungkas Zaldy. (ari)
