Taliwang (Suara NTB) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang diajukan pemerintah daerah
Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (8/7) dengan agenda mendengar pemandangan fraksi, Fraksi PAN menyatakan setidaknya ada 5 persoalan utama yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi pemerintah telah menyampaikan rancangan perubahan APBD tepat waktu. Namun, di balik itu masih terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan agar pengelolaan anggaran benar-benar transparan dan tepat sasaran,” cetus Juru Bicara Fraksi PAN, Iwan Irawan Marhalim.
Sorotan pertama Fraksi PAN berkaitan dengan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PAN mencatat PAD naik dari Rp159 miliar menjadi Rp270,91 miliar atau meningkat 70,38 persen. Bahkan, target pendapatan pajak daerah melonjak hingga 101,14 persen.
Menurut Iwan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab kenaikan tersebut. Apakah berasal dari peningkatan pemungutan pajak, pembaruan data wajib pajak, atau karena penagihan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.
Isu kedua adalah kenaikan belanja daerah yang dinilai tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan. PAN mencatat pendapatan daerah hanya naik 6,53 persen, sedangkan belanja daerah meningkat hingga 31,61 persen. “Untuk kenaikan belanja ini kami mempertanyakan sumber pembiayaan tambahan belanja tersebut dari mana saja,” cetus Iwan.
Ketiga, Fraksi PAN menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan APBD Perubahan. Sisa lebih perhitungan anggaran yang nilainya lebih dari setengah triliun rupiah menunjukkan atau patut diduga masih ada program tahun sebelumnya yang belum terlaksana secara maksimal. Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi agar kondisi serupa tidak terulang.
Sorotan keempat berkaitan dengan kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang cukup besar. Belanja barang dan jasa meningkat 62,10 persen, sementara belanja modal naik 91,71 persen. PAN mengingatkan pemerintah agar mempercepat proses lelang dan pelaksanaan proyek, sehingga pekerjaan fisik dapat selesai tepat waktu dan tidak kembali menyisakan SILPA.
Terakhir, Fraksi PAN meminta pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Kata Iwan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada DPRD terkait kriteria penerima, mekanisme penyaluran, serta daftar penerima hibah dan bantuan sosial tersebut. “Penjelasan itu juga perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas lewat mekanisme yang tersedia,” tegasnya.
Selain lima persoalan tersebut, Fraksi PAN juga mengingatkan bahwa terdapat sekitar 68 persen pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat, masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah didorong terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Fraksi PAN menegaskan seluruh masukan tersebut, merupakan bentuk dukungan agar pelaksanaan APBD Perubahan 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. “Kami dari Fraksi PAN setuju untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD usulan pemerintah tahun ini,” imbuh Iwan menutup pidatonya.(bug)
