Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt, menyoroti belum tuntasnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan strategis di Kota Mataram. Menurutnya, kondisi tersebut menghambat upaya pemerintah dalam mengurai kemacetan, khususnya di kawasan Jalan Majapahit.
Wiska mengatakan, selama sejarah pembangunan di Kota Mataram, proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur kerap menemui kendala. Salah satu yang hingga kini belum terselesaikan adalah pembebasan lahan pada ruas jalan yang menghubungkan Karang Anyar menuju kawasan Jempong Baru dan Jalan Nuraksa.
“Ruas jalan tersebut sangat penting karena menjadi salah satu akses alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Majapahit. Namun sampai hari ini proses pembebasan lahannya belum juga selesai,” ujarnya dalam rapat gabungan komisi dewan, baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPRD Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa masih terdapat sebagian warga yang belum bersedia melepas lahannya. Padahal, menurut Wiska, sebagian besar pemilik lahan sebenarnya telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pembangunan tersebut.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kendala utama muncul karena beberapa pemilik lahan menginginkan seluruh bidang tanah mereka dibeli oleh pemerintah, bukan hanya bagian yang terdampak pembangunan jalan.
“Informasi yang kami terima, ada warga yang meminta seluruh lahannya dibeli. Mereka tidak ingin hanya sebagian tanah yang terkena pembebasan, tetapi meminta agar seluruh bidang tanah dibayar oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Wiska, permintaan tersebut tentu memerlukan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan skema pembebasan sebagian lahan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum mengambil keputusan.
Anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini menilai, apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi seluruh tuntutan tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram perlu menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembebasan lahan sehingga pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan secara bertahap.
Wiska berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi terbaik melalui komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat agar proyek pembangunan jalan strategis tersebut dapat direalisasikan. Dengan terbukanya akses jalan baru, diharapkan beban lalu lintas di Jalan Majapahit dapat berkurang sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Mataram. (fit)
