Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menargetkan pembangunan riprap atau tanggul pemecah gelombang di kawasan pesisir Ampenan, tepatnya di Kelurahan Bintaro, mulai dikerjakan pada 2027.
Proyek tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam mengurangi ancaman abrasi yang selama ini menggerus kawasan pesisir Kota Mataram.
Kepastian itu menguat setelah pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap usulan pembangunan. Saat ini, Pemkot Mataram diminta melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, salah satunya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai syarat pelaksanaan proyek.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan penyusunan dokumen lingkungan menjadi fokus utama agar proses pengajuan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat karena seluruh pelaksanaan pembangunan langsung dikerjakan oleh pusat.
Menurutnya, selain UKL-UPL, pihaknya juga tengah menyiapkan berbagai data teknis lain yang dibutuhkan dalam proses penilaian atau assessment. Apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai jadwal, peluang pembangunan dapat direalisasikan pada tahun depan dinilai sangat besar.
“Sudah ada harapan 90 persen karena seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat sedang kami lengkapi. Mudah-mudahan pada Agustus 2026 seluruh dokumen sudah selesai,” ujarnya, pekan kemarin.
Lale optimistis proyek tersebut dapat memasuki tahap konstruksi pada 2027 apabila seluruh proses administrasi berjalan lancar. “Insya Allah target kita mulai pengerjaan pada 2027 mendatang,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan tahap pertama akan difokuskan di kawasan pesisir Kelurahan Bintaro dengan panjang tanggul sekitar 500 meter. Nilai anggaran yang diusulkan untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp60 miliar dan seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemilihan Bintaro sebagai lokasi prioritas bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut dinilai menjadi salah satu titik pesisir yang membutuhkan penanganan segera karena kerap terdampak gelombang pasang dan abrasi. Kehadiran tanggul pemecah gelombang diharapkan mampu mengurangi energi ombak yang menghantam garis pantai sehingga dapat melindungi permukiman warga serta infrastruktur di sekitarnya.
Meski demikian, pembangunan tanggul di sepanjang garis pantai Kota Mataram belum dapat dilakukan sekaligus. Lale mengungkapkan, panjang kawasan pesisir yang membutuhkan tanggul mencapai sekitar 9 kilometer sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Dengan keterbatasan kemampuan pendanaan, pemerintah memilih melakukan pembangunan secara bertahap berdasarkan tingkat kerawanan dan skala prioritas.
“Untuk saat ini pembangunan di Bintaro. Penanganan seluruh kawasan pesisir membutuhkan anggaran yang sangat besar, hitungan triliunan itu,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Mataram berharap pembangunan tanggul pemecah gelombang tersebut menjadi awal penanganan abrasi secara berkelanjutan di kawasan pesisir. Selain melindungi lingkungan pantai, proyek ini juga diharapkan dapat menjaga aktivitas masyarakat pesisir serta mengurangi risiko kerusakan infrastruktur akibat hantaman gelombang laut pada musim cuaca ekstrem. (pan)
