Mataram (Suara NTB) – Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi NTB tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau tingginya realisasi belanja pemerintah. Di balik capaian makro tersebut, masih ada persoalan yang setiap hari dihadapi masyarakat: sulitnya memperoleh air bersih, sanitasi yang belum layak, hingga layanan kesehatan yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.
Realitas itu menjadi benang merah yang ditarik dalam Multi Stakeholders Forum (MSF) Tingkat Provinsi NTB. Forum yang diinisiasi International Budget Partnership (IBP), FITRA NTB, dan Koalisi PRIMA NTB pada Kamis kemarin.
Forum yang mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, organisasi penyandang disabilitas, serta mitra pembangunan untuk membahas hasil kajian kredibilitas anggaran dan audit sosial pada sektor layanan dasar.
Direktur Global International Budget Partnership, Ana Patricia Munoz, mengingatkan bahwa anggaran publik bukan sekadar dokumen teknis atau kumpulan angka.
“Anggaran adalah cerminan prioritas pemerintah. Karena berasal dari uang publik, setiap orang memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk memastikan anggaran digunakan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman IBP mendampingi lebih dari 100 negara, Ana Patricia menilai perubahan paling berdampak justru lahir dari kerja-kerja yang dekat dengan masyarakat.
Ana Patricia mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Koalisi PRIMA di NTB melalui audit sosial. Menurutnya, keterlibatan warga dalam menghasilkan data dan bukti menjadi modal penting untuk memperkuat advokasi kebijakan.
“Data tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk menemukan solusi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melalui sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda NTB, Heri Agustiadi. Gubernur tidak menampik bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana kehidupan masyarakat benar-benar membaik.
“Ukuran terbaik dari sebuah pembangunan bukanlah seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil diperbaiki,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pembangunan pariwisata berkelas dunia dalam RPJMD NTB 2025–2029 tidak dapat dipisahkan dari terpenuhinya layanan dasar.
Sektor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) telah menjadi agenda penting pembangunan daerah. Namun tantangan yang dihadapi masih besar. Hingga 2026, capaian sanitasi aman di NTB baru mencapai sekitar 5,56 persen, sementara target pada 2029 ditetapkan sebesar 13 persen. “Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur sanitasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta diversifikasi pembiayaan melalui dana desa, CSR, dan dana sosial keagamaan. (ndi)
