Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengungkapkan hasil kajian kredibilitas anggaran di wilayah Provinsi NTB. Menemukan masih ada kesenjangan yang cukup lebar antara target pembangunan dengan realisasi dilapangan. Sehingga kebijakan pemerintah masih belum benar-benar dinikmati oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda. Dia menyebutkan bahwa kajian pihaknya itu berangkat dari pertanyaan sederhana, yakni sejauh mana janji pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan benar-benar diwujudkan melalui anggaran dan pelaksanaannya. “Ketika anggaran disahkan, sesungguhnya itu adalah janji pemerintah kepada publik,” tegas Ramli pada Jumat (17/7/2026).
Ramli mengatakan, bahwa kajian tersebut menemukan masih terdapat kesenjangan antara target pembangunan dan realisasi program, baik pada sektor WASH maupun layanan kesehatan reproduksi yang inklusif.
“Salah satu persoalan yang terus berulang ialah deviasi antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang berhasil direalisasikan. Berdasarkan telaah berbagai dokumen, termasuk hasil pemeriksaan BPK, persoalan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebabnya,” kata Ramli.
Fitra juga mencatat partisipasi publik relatif berjalan pada tahap perencanaan, tetapi melemah ketika pembahasan perubahan anggaran berlangsung. Padahal pada fase inilah sering terjadi penambahan program, kegiatan, maupun perubahan alokasi anggaran yang membutuhkan pengawasan masyarakat.
Sementara itu Ketua KPPI Lombok Timur, Sri Wahyuni, memaparkan hasil audit sosial di empat desa pesisir Kecamatan Jerowaru yang menunjukkan bahwa akses air bersih masih menjadi persoalan paling mendasar.
Rumah tangga pesisir, katanya, harus menghabiskan sekitar 40 persen pendapatan bulanan hanya untuk membeli air bersih. Sementara pendapatan rata-rata keluarga hanya berkisar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
“Harga air yang harus dibeli masyarakat sangat bergantung pada lokasi. Untuk satu tangki air, biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah,” tuturnya.
Meski pembangunan SPAM Pantai Selatan dan perluasan jaringan perpipaan mulai memberikan harapan, Sri menilai persoalan air bersih dan sanitasi masih membutuhkan komitmen jangka panjang.
Sementara itu Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni, menyampaikan hasil audit sosial pada sektor layanan kesehatan di enam puskesmas Kabupaten Lombok Tengah. Temuan mereka menunjukkan masih banyak fasilitas kesehatan yang belum memenuhi prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
“Ramp yang terlalu curam menjadi salah satu temuan yang paling sering kami jumpai sehingga tidak dapat digunakan secara aman oleh pengguna kursi roda,” ungkapnya.
Karena itu, HWDI bersama Koalisi PRIMA dan FITRA NTB mendorong lahirnya kebijakan Puskesmas Inklusif. Rancangan Surat Keputusan tentang Puskesmas Inklusif kini telah disusun dan sedang diproses oleh pemerintah daerah.
Forum multipihak ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian hasil kajian. Yang lebih penting adalah mendorong lahirnya kebijakan dan penganggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan. (ndi)
