ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyoroti sejumlah aspek penting terkait pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan proyek tersebut, baru-baru ini.
Menurut Wiska, sebagai proyek strategis nasional, Pemerintah Kota Mataram berkewajiban mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul, baik selama masa konstruksi maupun setelah proyek mulai beroperasi.
Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan pengelolaan SPALD-T setelah proyek selesai pada 2029. Ia mempertanyakan kesiapan pembiayaan operasional dan pemeliharaan jaringan serta instalasi pengolahan air limbah, termasuk apabila penerimaan retribusi dari masyarakat tidak mencukupi biaya perawatan.
“Jangan sampai setelah proyek selesai, biaya operasional dan pemeliharaan justru menjadi beban berat bagi pemerintah daerah. Skema pembiayaannya harus dipastikan sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, Wiska juga menyoroti dampak pembangunan jaringan perpipaan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tidak hanya berpotensi mengganggu pelaku UMKM di sepanjang jalur pekerjaan, tetapi juga sejumlah usaha lain yang terdampak akibat proses penggalian dan mobilisasi alat berat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memastikan sosialisasi dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami tahapan pekerjaan serta dampak yang akan ditimbulkan selama proses konstruksi.
Wiska berharap layanan SPALD-T ke depan tidak hanya dinikmati oleh dua kecamatan dan 10 kelurahan yang menjadi tahap awal penerima manfaat. Ia mendorong pemerintah merencanakan perluasan jaringan ke wilayah lain di Kota Mataram sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan.
Tak hanya itu, Wiska meminta perhatian terhadap pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung, mengingat alat berat akan beroperasi di sejumlah ruas jalan yang relatif sempit sehingga berpotensi mengganggu akses masyarakat.
Sebagai bahan edukasi kepada masyarakat, Wiska juga meminta penjelasan mengenai daerah lain di Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem SPALD-T, termasuk bagaimana pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja dilakukan tanpa menimbulkan bau maupun gangguan bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, contoh keberhasilan dari daerah lain akan membantu DPRD dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan keamanan proyek tersebut sehingga dukungan publik terhadap pelaksanaan SPALD-T dapat terus terjaga. (fit)
