Selong (Suara NTB) – Merespons rendahnya capaian awal digitalisasi bantuan sosial yang masih berada di angka sekitar 1 persen, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan. Ia mengerahkan seluruh jajaran pejabat daerah serta ratusan relawan pemuda untuk memastikan akurasi data masyarakat penerima manfaat bansos.
Instruksi tegas ini disampaikannya saat membuka acara Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo, Kamis (23/7). Bupati mengaku tidak terkejut dengan capaian awal yang masih rendah tersebut. Menurutnya, hal itu wajar mengingat jumlah penduduk Lombok Timur yang besar dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait. Prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi saya yakin kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat. Pendataan kita nantinya akan jauh lebih lengkap,” tegasnya.
Ia menilai momen aktivasi Perlinsos ini merupakan kesempatan emas untuk melakukan perbaikan menyeluruh sekaligus menjawab berbagai kritik publik mengenai penyaluran bansos yang kerap dinilai tidak tepat sasaran.
“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” ujarnya. Mengutip Surah An-Nisa ayat 58, ia mengingatkan bahwa pengemban amanah yang melenceng dari kebenaran akan menanggung dosa besar.
Untuk mempercepat realisasi, Bupati akan mengumpulkan seluruh eselon II dan III serta Koordinator PKH guna memetakan langkah teknis. Selain itu, ia akan membentuk satuan tugas (satgas) dan tim kerja yang bergerak cepat di lapangan. Tak lupa, ia memberikan apresiasi dan motivasi kepada 300 relawan serta elemen pemuda yang siap turun melakukan verifikasi dan penataan data.
Sebelumnya, Korwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ahmad Bashori, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos pemerintah tahun 2026, di mana proses penerapannya dikomandani langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Namun, berdasarkan hasil monitoring BPKP, progres pendaftaran bansos di Lombok Timur baru mencapai sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)—angka yang dinilai masih lambat dibandingkan daerah percontohan lainnya. Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi basis validasi data terpadu dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pun masih berada di angka 7 persen.
Tim BPKP mengidentifikasi sejumlah kendala strategis yang perlu dibenahi, mulai dari payung hukum dan strategi komunikasi yang terarah, hingga jaringan internet yang kurang stabil di sejumlah titik wilayah.
Acara yang mengusung tema Sinergi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Timur dalam Mewujudkan Perlindungan Sosial Digital yang Terintegrasi, Akurat, Transparan, dan Tepat Sasaran ini turut dihadiri oleh jajaran Dinsos, Dukcapil, Inspektorat, Ketua LKKS, Operator LKKS, relawan sosial, dan kader sosial. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemacu akselerasi digitalisasi bansos di Lombok Timur. (rus)
