Tanjung (Suara NTB) – Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada OPD-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) perlu dilakukan verifikasi. Hal ini menyusul banyak target yang direncanakan oleh OPD kurang adaptif dengan kemampuan OPD tersebut untuk merealisasikannya.
Inspektur Lombok Utara, Heryanto, SP., kepada Suara NTB, Sabtu (25/7) mengungkapkan, revieu SPM lingkup Pemda merupakan satu tugas tambahan Inspektorat selain 57 mandatory pengawasan yang dibebankan pemerintah. Pada aspek SPM tersebut, ia melihat masih perlu dilakukan verifikasi perencanaan terhadap target-target SPM lingkup OPD.
Ia mencontohkan, pada peningkatan kapasitas SDM di Dinas Damkar KLU, target SPM yang direncanakan adalah 22 orang. Dalam pelaksanaannya, target tersebut hanya mampu dilaksanakan 3 orang setiap tahunnya.
“Tidak salah di SPM kita taruh 22 orang yang dilatih selama 1 tahun, cuma kalau dianggarkan 3 orang, realisasinya ‘kan hanya 0,13 persen. Apakah ini OPD yang keliru susun rencana atau TAPD yang tidak komitmen, kan begitu nanti asumsi publik,” ungkap Hery.
Menurut dia, penyusunan target dalam perencanaan agar disesuaikan, baik adapatif dengan kemampuan keuangan daerah, maupun usulan realistis dari OPD. Penyusunan perencanaan yang keliru, tidak hanya berdampak pada penilaian OPD tersebut, tetapi mempengaruhi laporan resmi Kepala Daerah kepada pemerintah pusat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
“Target-target SPM tahunan memang harus diverifikasi. Jika kita tidak mampu 22, misalnya hanya 5, maka target dievaluasi 5 atau 10. Kalau terlalu besar, tapi anggaran minim, kesannya capaian kota rendah,” katanya.
Ia melihat, target SPM yang terlampau tinggi tidak hanya terjadi di satu dinas, melainkan di sejumlah dinas. Dirinya juga berasumsi, tampaknya semua target belum terverifikasi optimal di awal pembahasannya.
Inspektur KLU juga menegaskan, penyusunan rencana target SPM agar melihat bukti/petunjuk maupun potensi yang dimiliki daerah. Bukti/petunjuk dalam hal ini, berkenan dengan potret realisasi tahunan terhadap program yang sama.
“Kita tentu tidak ingin terlalu kebiasaan, menyusun target tapi tidak lihat eviden, tidak lihat potensi,” ujarnya.
Inspektorat Lombok Utara berharap koordinasi dalam menyusun perencanaan SPM dapat ditingkatkan. Pihaknya juga akan mengoptimalkan momentum verifikasi ketika penyusunan tersebut berlangsung. (ari)
