Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram meminta Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan serta tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tingkat daerah.
Program tersebut diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka stunting pada kelompok sasaran prioritas serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan Korwil BGN perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kelompok sasaran prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, pengawasan yang konsisten akan memastikan pelaksanaan MBG benar-benar mendukung upaya pemerintah dalam menekan prevalensi stunting.
“Saya minta Korwil mulai memantau secara rutin dan konsisten kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya, Kamis (30/7).
Selain memperkuat pengawasan terhadap penerima manfaat, Dinkes juga meminta Korwil BGN memetakan rantai pasok bahan pangan yang digunakan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Emirald mengusulkan agar kebutuhan bahan pangan diprioritaskan berasal dari Kelompok Wanita Tani (KWT) serta potensi pertanian yang ada di setiap kelurahan maupun lingkungan di Kota Mataram.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan yang lebih segar, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam program MBG. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Ia juga meminta seluruh Korwil BGN dan SPPG lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan melalui grup Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Mataram. Satgas tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten I, aparat penegak hukum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah memastikan setiap kemasan makanan mencantumkan batas waktu konsumsi secara jelas. Pengawasan terhadap kualitas makanan, menurutnya, harus dilakukan langsung oleh pihak SPPG dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah.
“Kami berharap komunikasi di Satgas MBG menjadi sarana membangun kritik yang positif agar kualitas pelayanan terus meningkat,” pungkas Emirald. (pan)
